INDOMEDIANEWS- Masyarakat Desa Ciawijapura Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon mendatangi balai desa setempat, guna mempertanyakan transparansi anggaran dan dugaan nepotisme pihak desa dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Dengan memakai pita merah, tanpa spanduk dan orasi, massa langsung ditemui pihak desa dan berdialog secara terbuka. Dalam audiensi tersebut, warga menyampaikan berbagai pembangunan yang diduga tidak transparan dan direktur Bumdes, tak lain anak kuwu atau kepala desa setempat.
Menurut warga setempat, Moch. Rosid, berbagai dugaan muncul di tengah masyarakat mengenai pemerintahan desa. Salah satunya direktur Bumdes, tidak lain anak kuwu atau kepala desa. "Memang tidak ada aturan secara eksplisit, anggota keluarga kuwu atau kepala desa menjadi pengurus BUMDes. Namun mekanisme pengangkatan, harus transparan dan sesuai aturan yang berlaku serta melibatkan partisipasi masyarakat desa, guna memastikan tidak ada nepotisme," Tuturnya, Selasa ,3/6/2025.
Rosid memaparkan, hasil audiensi kedua ini menghasilkan kesepakatan akan adanya perombakan pengurus BUMDes sekitar Juli mendatang dan tentunya, masyarakat akan menunggu hingga batas waktu tersebut.
"Kami ingin adanya dalam pemilihan susunan kepengurusan termasuk Direktur BUMDes dipilih masyarakat, melalui Musyawarah Desa dengan berpedoman pada tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa yang diatur dalam Permendesa nomor 4 tahun 2015 Pasal 9 dan Pasal 16 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Adapun pelaku musyawarah desa terdiri dari tiga unsur yaitu Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat," Jelasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kuwu Desa Ciawijapura, Ade Srisumartini mengungkapkan, dalam melaksanakan program desa tak lepas dari komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk kecamatan. Hal ini dilakukan, agar sesuai aturan yang berlaku, termasuk pembentukan Bumdes.
"Berbagai tahapan telah dilakukan pihak desa mengenai pembentukan Bumdes. Adapun keluarga saya menjadi ketua Bumdes, sudah melalui mekanisme. Bahkan, telah sosialisasi ke masyarakat, namun tidak ada yang berkenan. Mengingat, upah yang minim, karena alasan itulah, saya berdasarkan hasil musyawarah mengangkat anak untuk menjadi direktur BUMDes, kalaupun Warga meminta melakukan perubahan, mangga kita laksanakan dengan mekanisme dan tata kelola yang baik" Tuturnya.
Masih dikatakan Ade, audiensi warga ini sangat baik untuk memberikan motivasi bagi desa, agar lebih dalam melaksanakan roda pemerintahan.
"Adapun BPD yang belum ada keterwakilan masing-masing wilayah, akan segera benahi. Untuk kepengurusan BUMDes, kami evaluasi hingga Juli mendatang," tuturnya.
Sementara itu, Perwakilan Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) Kabupaten Cirebon, H Lili Mashuri mengungkapkan, dalam melaksanakan program desa tak lepas dari peran serta masyarakat, salah satunya Musyawarah Dusun (Musdus) lalu dibawa ke tingkat desa.
"Sepertinya hanya mis komunikasi antara pihak desa dengan masyarakat, maka alangkah baiknya komunikasikan yang intensif antara pihak desa dan warga, agar tidak terjadi tafsir yang berbeda, semuanya bisa dibicarakan dan dimusyawarahkan dengan baik, Alkhamdulillah audensi ini berjalan dengan sangat baik" Jelasnya.
Perwakilan Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon, Fredy menuturkan, dalam transparansi anggaran ada yang dikecualikan.
"Anggaran yang belum diaudit inspektorat, masih menjadi dokumen rahasia. Baik secara lisan maupun dokumen desa. Untuk informasi publik memang merupakan suatu keharusan, namun tidak semuanya harus terbuka secara transparan, dalam artian ada aturan jelas tentang batasannya" Jelasnya.
Usai acara Audensi, Kuwu Bersama warga Ciawi Japura meminta perhatian dan bantuan dari Gubernur Jawa Barat (KDM)
"Saat ini kami tengah melaksanakan pembangunan masjid, dimana saat ini pengerjaannya sudah mencapai 70% dan tinggal 30% lagi, oleh karenanya kami mohon bantuan Pak Dedi sebagai bapak aing untuk memberikan sumbangan agar pembangunan masjid segera dapat diselesaikan" Tutur Kuwu Ade. (1c)
