Koperasi Merah Putih " Siapkah Desa? "

Penulis : R. Agus Syaefuddin

Perubahan kepemimpinan dan keinginan untuk membuat satu perubahan demi memajukan dan mensejahterakan Rakyat perlu mendapat dukungan dan kerja nyata tanpa harus membenarkan atau saling menyudutkan apalagi saling berdebat yang dampaknya berpengaruh langsung pada kehidupan sehari-hari Rakyat. 

Namun tentunya Rakyat pun memiliki hak untuk menilai atau mengharapkan sesuatu yang terbaik dengan disesuaikan kemampuan nalar berfikir yang tentunya tidak dalam lingkaran dunia politik. 

Kita harus yakin dan percaya, bahwa program yang digulirkan pemerintah bertujuan sangat mulia, hanya saja kata mulia itu menurut sudut pandang siapa, apakah tujuan mulia itu hanya sebatas tujuan tanpa dibarengi dengan realita yang ada, atau kata mulia itu tidak perlu dinilai bobot kemuliaannya. 

Saat ini yang tengah hangat menjadi perbincangan adalah digulirkannya wacana Koperasi Merah Putih. 

Jika hanya dilihat dari niat dan isi koperasi tersebut sangat berdampak positif bagi perkembangan dan kesejahteraan Rakyat. 

Hanya saja koperasi merah putih yang diwacanakan pemerintah ini harus melalui pengkajian yang lebih mendalam. 

Dari sudut pandang secara umum, Koperasi itu dibentuk dan didirikan oleh sekelompok orang yang disatukan menjadi satu kesatuan dengan tujuan yang jelas dan dikelola oleh pengurus yang memiliki kemampuan atau sumber daya manusia yang memadai. 

Poin selanjutnya adalah modal berdirinya koperasi tersebut diperoleh dari pengurus atau anggota dimana hasilnya pun diberikan kepada para anggota koperasi itu sendiri. 

Sementara koperasi merah putih ini diberikan kepada pemerintah Desa dan anggarannya atau modalnya didapat atau berasal dari Pemerintah pusat dengan modal atau jumlah anggaran yang tidak sedikit ( setiap koperasi desa mendapat modal sebesar 5 Milyar) 

Sebuah modal yang tidak sedikit yang memerlukan pengelolaan yang sangat super serius. 

Yang tidak kalah penting, Koperasi yang diwacanakan pemerintah ini meliputi tiga aspek prioritas, dimana koperasi tersebut bergerak dibidang Apoteker, Warung sembako sekelas mini market dan simpan pinjam. 

Itu hanya sebagian poin dari beberapa poin yang harus difikirkan lebih lanjut. 

Koperasi memerlukan sumberdaya manusia yang kopenten sudah menjadi keharusan, sementara dari beberapa pantauan, disaat pemerintah Desa melaksanakan musdesus pembentukan kepengurusan dan anggota koperasi semuanya masih abu-abu. 

Mereka para calon pengurus koperasi berdasarkan dari hasil diskusi para kuwu dengan orang-orang yang dianggap mampu tanpa diawali dengan penelusuran lebih dalam. 

Dalam artian apakah benar-benar orang yang dipilih itu mampu dan sesuai dengan tujuan didirikannya koperasi atau hanya berdasarkan hasil negosiasi terlebih hanya karena bermodalkan kedekatan. 

Kita sebagai Rakyat patut dan berhak bertanya, apa dan bagaimana jika Koperasi yang diidamkan demi kesejahteraan tersebut bangkrut atau tidak sesuai harapan, apakah ada sangsi dari Pemerintah? Dan bagaimana bentuk sangsinya? 

Jika koperasi ini hanya bersifat uji coba dan tidak ada sangsi tegas jika terjadi kebangkrutan atau hal lainnya yang sifatnya kerugian oleh berbagai persoalan. 

Maka patut kita berpendapat, jika pemdes atau pengelola koperasi hanya melihat segi anggaran tanpa harus berfikir lebih mendalam. 

Akhir dari tulisan ini adalah, tujuan baik jika dilakukan dengan baik, maka dampaknya akan baik, namun tidak hanya cukup dengan kata baik, karena baik itu tidak selalu benar tanpa dibarengi dengan niat dan pemikiran yang bijak... 

Read More

Salahkah Presiden RI ke 2 " Soeharto " sebagai Pahlawan Nasional ?

Penulis : R Agus Syaefuddin

Presiden Suharto memimpin Indonesia selama kurang lebih 31 tahun, yaitu dari tanggal 12 Maret 1967 hingga 21 Mei 1998. Periode pemerintahannya dikenal sebagai Orde Baru.

Sayangnya, dimasa tuanya disaat masih menduduki jabatan sebagai presiden Republik Indonesia yang kedua, harus merelakan mencopot jabatannya karena kondisi dan keadaan, hingga akhirnya Presiden yang berpredikat sebagai Bapak Pembangunan ini boros lengser keprabon karena adanya desakan atas nama Reformasi. 

Mulai saat itu, banyak hujatan dan paksaan dari berbagai pihak yang mengatasnamakan Rakyat dan menutup lembar Orde Baru dengan lembar Orde Reformasi. 

Agenda Reformasi adalah tuntutan perubahan yang muncul pada tahun 1998 di Indonesia, yang bertujuan untuk menggantikan rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Suharto. Agenda ini mencakup beberapa aspek, seperti:

1. Demokratisasi

2. Penegakan hukum dan pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)

3. Otonomi daerah

4. Perlindungan hak asasi manusia

5. Perubahan sistem politik dan ekonomi

Agenda Reformasi ini menjadi landasan bagi perubahan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia setelah era Orde Baru.

Perubahan dari Orde Baru ke Reformasi sangat dirasakan oleh seluruh Rakyat Indonesia, hususnya dalam era keterbukaan yang mana pada masa Orde baru seolah semuanya tertutup rapat. 

Namun harus diakui, Reformasi tidak selamanya sesuai dengan harapan dan cita-cita awal, betapa tidak, disaat Reformasi ada tuntutan yang berisi penegakan Hukum dan pemberantasan KKN ( Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) pertanyaannya apakah saat ini KKN benar-benar sudah tiada atau mungkin hampir merata dan terjadi di semua lini. 

Kita sebagai Bangsa yang besar tentunya harus berfikir dan berprilaku layaknya sebuah Bangsa yang besar. 

Era Suharto mungkin terlalu banyak kesalahan, namun kitapun harus mengakui, bahwa di Era Suharto banyak juga keberhasilan. 

Sayangnya kebencian kita seolah menutup kebaikannya, hingga menghapus berbagai  program dan tujuan baiknya tanpa mempertimbangkan dengan baik dan bijak. 

Salah satu contoh yang bersinggungan langsung dengan kehidupan sehari-hari pun harus sirna dari bumi Pertiwi, semisal Pendidikan Moral Pancasila ( PMP) Garis-garis Besar Haluan Negara ( GBHN) dan kebijakan lainnya. 

Disaat Orde Baru, Pakan, pangan dan sandang tidaklah sesusah saat ini, bahkan Rupiah saat itu nilainya sangat berharga. 

Namun semua itu sirna dan seolah harus hilang dari sejarah, bahwa presiden Suharto adalah satu dari sekian banyak anak Bangsa yang berhasil. 

Mungkin benar, sosok Suharto telah melakukan banyak kesalahan, namun jangan pula kita menutup kebenarannya hanya karena kebencian bahkan dendam hingga Sosok Bapak Pembangunan ini tidak pantas untuk menyandang sebagai Pahlawan Nasional.

Jika kita berfikir dan bertindak hanya karena kebencian, maka jangan harap Republik ini berdiri kokoh. 

Dari mulai Era Soekarno hingga Joko widodo sebagi penerusnya, tentunya tidak sepenuhnya sempurna. Dibalik ketidak sempurnaannya tentunya banyak kebaikan dan keberhasilannya. 

Jadi salahkah jika Suharto sebagai Presiden RI ke 2 menyandang predikat sebagai Pahlawan Nasional  ??? 

Read More

Koperasi Merah Putih " Siapkah Desa? "

Penulis :Satori ( Aktifis Cirebon Timur) 

Pemerintah terus berupaya maksimal untuk meningkatkan taraf kesejahteraan Rakyat dengan menggulirkan berbagai program yang bersifat berkesinambungan. 

Salah satunya melalui program desa dengan menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit. 

Wujud nyata telah dirasakan dampaknya dengan adanya anggaran melalui Dana Desa yang dimanfaatkan untuk berbagai program Sesuai kebutuhan desa dengan tetap mengacu pada peraturan pemerintah, baik Kabupaten, Provinsi sampai pusat. 

Salah satu program yang dirasakan langsung oleh Rakyat adalah adanya BANSOS ( Bantuan Sosial) walaupun kerap menimbulkan pro kontra, hususnya ketidak tepatan sasaran atau hal lainnya. 

Saat ini pemerintah pusat sedang dan akan menggulirkan Program Koperasi Merah Putih ( koperasi desa) yang bertujuan untuk membangun desa agar lebih maksimal dalam memberikan kesejahteraan kepada warganya. 

Namun yang harus dijadikan bahan pertimbangan adalah, sebelumnya adanya wacana Kopdes, pemerintah telah menggulirkan program melalui BUMDES ( badan usaha milik desa) Yang pada kenyataannya banyak yang tidak berjalan dengan berbagai persoalan yang ada. 

Sayangnya gagalnya program BUMDES seakan tidak menjadi persoalan, dalam artian tidak ada tindak lanjut mengapa dan bagaimana program tersebut gagal dan seakan tidak ada sangsi jelas. 

Kegagalan Program BUMDES tidak dijadikan sebuah pembelajaran dengan adanya rencana hadirnya Koperasi Merah Putih, dimana seluruh desa harus melaksanakannya. 

Dari berbagai perbincangan dengan para Kuwu atau kepala desa, tidak sedikit dari mereka yang was-was dan ragu untuk melaksanakan program Koperasi Merah Putih. 

Keresahan para Kuwu diantaranya adalah tentang pengelolaan Kopdes yang menelan anggaran tidak sedikit, sementara di desanya harus dibarengi dengan mengoptimalkan kembali keberadaan BUMDES. 

Alangkah lebih baik pemerintah mengoptimalkan program BUMDES dengan menerapkan aturan dan hukum yang tegas ditambah pengawasan yang maksimal. 

Tidak cukup sampai disitu, yang harus menjadi pertimbangan adalah apakah desa memiliki sumber daya manusia yang mencukupi, termasuk pemaksimalan tata kelola yang di dalamnya adalah memanfaatkan sumber daya alam dan potensi yang ada. 

Pemerintah seharusnya memberi ruang bagi para Kuwu atau kepala desa untuk berdialog secara langsung dan terbuka. 

Jangan sampai program yang digulirkan akan berahir sia-sia dan menciptakan para koruptor baru.. 

Untuk membangun atau mendirikan sebuah koperasi diperlukan pemikiran dan SDM yang memadai. Termasuk aturan dan tatacara yang sudah ditentukan. 

Seperti salah satunya adalah adanya keanggotaan, Rapat Anggota Tahunan dan bagi hasil, ditambah aturan dan tata cara lainnya. 

Jika mengacu pada aturan berdirinya sebuah koperasi, apakah Desa mampu melaksanakannya dengan baik atau hanya menyerap anggaran tanpa harus berfikir bagaimana langkah selanjutnya. 

Syarat mendirikan koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut:

Syarat Umum

1. *Minimal 20 Orang Anggota*: Koperasi harus memiliki minimal 20 orang anggota yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama.

2. *Tujuan Ekonomi*: Koperasi harus memiliki tujuan ekonomi yang jelas dan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota.

3. *Prinsip Koperasi*: Koperasi harus menjalankan prinsip-prinsip koperasi, seperti keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, dan distribusi sisa hasil usaha.

Dokumen yang Diperlukan

1. *Akta Pendirian*: Akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris.

2. *Anggaran Dasar*: Anggaran dasar koperasi yang memuat tujuan, struktur, dan pengelolaan koperasi.

3. *Rencana Kerja*: Rencana kerja koperasi yang memuat strategi dan target koperasi.

Proses Pendirian

1. *Pengajuan Nama*: Pengajuan nama koperasi ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM).

2. *Pengesahan Akta*: Pengesahan akta pendirian koperasi oleh Kemenkop UKM.

3. *Pendaftaran*: Pendaftaran koperasi ke Kemenkop UKM dan memperoleh nomor registrasi.

Persyaratan Lainnya

1. *Kantor*: Koperasi harus memiliki kantor yang dapat dijangkau oleh anggota.

2. *Pengurus*: Koperasi harus memiliki pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara.

3. *Buku dan Laporan*: Koperasi harus memiliki buku dan laporan yang memuat informasi tentang keuangan dan kegiatan koperasi.

Perlu diingat bahwa persyaratan pendirian koperasi dapat berbeda-beda tergantung pada jenis koperasi dan kebijakan pemerintah setempat.

Semoga dengan hadirnya pemikiran yang positif dan kebijakan yang berazaskan pancasila. Negeri ini menjadi sebuah negeri sesuai harapan para pendiri Negeri. 

Read More

Tepatkah Program Makan Bergizi Gratis?

Penulis : Agus Syaefuddin

Berbagai program yang digulirkan Pemerintah tentunya bertujuan sangat baik bagi perkembangan jaman dan kesejahteraan Rakyat. 

Namun tentunya sebagai Rakyat memiliki hak untuk menyampaikan berbagai pendapat dan masukannya agar program yang digulirkan benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran. 

Salah satu program pemerintah yang saat ini hangat dibicarakan berbagai kalangan adalah program Makan Bergizi Gratis. 

Jika berkaca pada tujuannya dilaksanakan program makan bergizi gratis tentunya sangat baik,namun tentunya kata baik tersebut tidak semata dilihat dari satu sudut pandang, apakah baik itu benar benar baik untuk semua Rakyat atau baik hanya untuk segelintir orang saja. 

Sesuatu yang telah tersusun dapat dirumuskan kembali jika dirasa berdampak kurang baik 

Banyak pertimbangan yang harus dilakukan evaluasi terkait program Makan Bergizi Gratis. Seperti apakah semua siswa dapat menikmati makan bergizi gratis? Apakah tidak ada orang yang bermain dan memanfaatkan program tersebut? Apakah tidak berdampak pada pelaku usaha kecil semisal kantin sekolah dan lainnya. 

Hal ini tentunya harus difikirkan secara mendalam dan tidak perlu gengsi untuk menghapus sebuah program jika pada realisasinya dirasa kurang baik. 

Jika bermain matematik, setiap siswa diberi makan gratis dengan nominal harga umum persiswanya sebesar kurang lebih Rp. 10.000 . Andai dikalikan dalam satu bulan atau dikurangi masa libur sekolah jatuh pada kisaran Rp. 260.000 persiswa dalam setiap bulannya. 

Dari Rp. 260.000 tersebut dikalikan jumlah siswa seluruh Indonesia, maka berapa anggaran yang dikeluarkan hanya untuk memberikan makan gratis bergizi yang hanya dinikmati satu kali dalam setiap harinya. 

Apakah makan bergizi hanya cukup satu kali dan setelahnya kembali menikmati makanan atau jajanan pada umumnya. 

Mungkin ada istilah lebih baik sekali daripada tidak sama sekali. 

Dengan berbagai persoalan yang terjadi dalam merealisasikan program Makan Bergizi Gratis, tidak lebih baik kah jika program makan gratis tersebut dialihakan untuk program lainnya yang lebih tepat dan berdampak sangat baik, seperti halnya gratis biaya pendidikan ( Sekolah) dengan menghapuskan berbagai dalih pungutan atau permintaan pihak sekolah kepada orang tua siswa untuk menggelontorkan rupiah untuk kepentingan yang mengatasnamakan sekolah. 

Dalam artian adanya tindakan tegas jika sekolah yang memungut atau apapun yang sifatnya membebani Siswa atau Orang tua siswa. 

Alangkah lebih bijak jika anggaran makan gratis dengan nominal yang telah ditentukan diberikan kepada Sekolah baik Negeri maupun Swasta yang anggarannya disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada. 

Jika hal ini bisa dilakukan, maka tidak akan ada lagi kesenjangan antara sekolah swasta maupun negeri yang dampaknya adalah penyelenggara sekolah akan berlomba meningkatkan mutu pendidikan guna mendapatkan siswa didik sebanyak mungkin. 

Selama ini pemerintah memang menyampaikan bahwa pendidikan sekolah gratis, namun pada kenyataannya masih banyak orang tua siswa yang harus mengeluarkan rupiah karena permintaan sekolah dengan berbagai dalih. 

Andai saja pemerintah menyalurkan anggaran makan geratis dialihkan untuk pelaksanaan pendidikan sekolah dengan menegakan aturan dan hukum yang tegas, maka bukan sajah akan meringankan biaya orang tua dalam menyekolahkan anaknya, tidak akan ada lagi guru honorer yang mengeluh karena rendahnya honor yang diterima, tidak ada lagi alasan sekolah untuk meminta atau memungut dengan berbagi dalih, dampak lainnya adalah pedagang kecil atau UKM semisal kantin sekolah mengeluh karena berkurangnya penghasilan. 

Semua ini bisa berjalan dengan baik jika aturan dan Hukum bisa ditegakan dengan tegas dan baik tanpa tedeng aling aling.

Read More

Jam kantor sesuka hati " Harus ada sangsi"

Penulis : Satori (Aktifis Cirebon Timur) 

Sudah saatnya pemerintah daerah dan instansi terkait menerapkan aturan dan sangsi tegas bagi perangkat desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 

Hususnya terkait keaktifannya dalam bekerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan. 

Hal ini perlu menjadi perhatian serius, karena tidak sedikit perangkat desa masuk kerja dan keluar jam kerja sesuka hati, sementara hak mereka untuk mendapat penghasilan ( penghasilan tetap) telah dipenuhi oleh pemerintah dimana gajih mereka berasal dari uang Rakyat. 

Setiap kali perangkat desa diangkat menjadi perangkat desa dan mendapatkan SK ( Surat Keputusan) didalamnya sudah tercantum aturan terkait hal dan kewajibannya, termasuk mematuhi aturan jam kerja. 

Sayangnya banyak dari perangkat desa yang masuk kerja dan pulang kerja sesuka hati dengan alasan bahwa kerja mereka dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat dilakukan 24 jam, jadi tidak mesti ada di kantor desa . 

Hal ini tentunya tidak dijadikan alasan untuk sebuah pembenaran atau saling berdebat untuk mencari kebenaran, yang pasti mereka ( perangkat desa) memiliki kantor tempat dimana dia bekerja dan sudah ada ketentuan jam berapa mereka masuk dan jam berapa mereka pulang. 

Seharusnya para pemimpin termasuk Kuwu atau kepala desa memberikan sangsi kepada bawahannya yang tidak taat aturan dan masuk kerja sesuka hati, sayangnya tidak sedikit pula para Kuwu atau kepala desa yang berada di kantor desa tidak menentu ( Suka-suka) jadi mungkin ini juga yang menjadi dasar perangkat atau bawahannya tidak taat aturan, karena pemimpinnya pun demikian. 

Jika hal ini dibiarkan dan dianggap hal yang biasa, buat apa ada kantor desa dan buat apa juga ada penghasilan tetap. 

Jaman telah berubah maka kinerja pun harus berubah dan jangan biasakan hal negatif menjadi hal yang lumrah. 

Mengingat anggaran untuk desa nilainya tidak sedikit, sudah sepatutnya diimbangi dengan kinerja yang profesional, untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang positif harus diawali dengan hal yang termudah seperti masuk dan keluar kantor sesuai jam dan aturan yang telah ditentukan. 

Untuk menciptakan etos kerja yang baik, dinas terkait pun harus turut serta mengawasi dan memberikan pembinaan kepada seluruh jajaran perangkat desa termasuk para kuwunya untuk membudayakan menghargai waktu ( Jam kantor) dengan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuka hati dengan alasan dan dalih untuk sebuah pembenaran. 

Read More

Hebatnya Ramadhan

R. Agus Syaefuddin (penulis) 

Istimewanya Bulan Ramadan , pintu-pintu surga akan dibuka, dan pintu-pintu neraka akan ditutup kemudian syaitan-syaitan akan dibelenggu." Seperti itulah Rasulullah SAW mengabarkan tentang musim tahunan yang berkah yang bernama Ramadhan.

Dengan datangnya bulan Ramadan, kebaikan dilepaskan dan orang-orang beriman diberi kekuatan dalam melakukan berbagai perbuatan baik, selain itu pintu-pintu kebaikan yang belum dibuka sebelum datangnya bulan suci akan dibuka untuk mereka. 

Tidaklah mengherankan jika jiwa orang-orang mukmin berjuang menuju kebaikan di bulan ini, sedangkan orang-orang yang bermaksiat mereka mengalami kesulitan untuk membatasi hawa nafsunya . 

Allah SWT telah membuka  pintu-pintu kebaikan di bulan ini dan menutup pintu-pintu keburukan di dalamnya. Ini adalah kesempatan bagi mereka yang ingin memperbanyak perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan buruk.

Dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A. Rasulullah SAW bersabda bahwa pada bulan Ramadhan ini, pintu surga akan dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Dengan berlandaskan hadits ini, tentu bulan Ramadhan menjadi momentum bagi seluruh umat Muslim untuk menambah amalan mereka karena Allah SWT sudah memudahkan umat muslim untuk melakukan kebaikan dan ibadah di bulan Ramadhan, belum lagi janji Allah tentang dilipatgandakannya pahala pada bulan Ramadhan semakin menjadi penguat bagi kita selaku umat muslim untuk meningkatkan iman selama bulan Ramadhan.

Sungguh beruntung bagi siapapun yang dikaruniai oleh Allah SWT kepekaan untuk mengamalkan berbagai peluang kebaikan yang diperlihatkan Allah SWT kepadanya. Beruntung pula orang yang dititipkan Allah SWT dengan potensi atau kelebihan yang dimilikinya, dan dikaruniakanlah kami umatmu kesanggupan agar dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.Karena derajat kemuliaan seseorang dapat dilihat dari sejauhmana dirinya punya nilai manfaat bagi orang lain. Rasulullah SAW dalam hal ini bersabda, "Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain." (H.R. Bukhari).

Salah satu keutamaan bulan Ramadhan dari bulan lainnya adalah bulan Ramadhan merupakan salah satu waktu mustajab untuk memanjatkan doa, seperti yang dijelaskan dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A. yang artinya,

“Tiga orang yang doanya tidak tertolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang yang didzalimi.” (HR. Ahmad 2:305)

Dari hadits di atas dapat dilihat bahwa seseorang yang berpuasa merupakan salah satu dari tiga golongan orang yang doanya tidak tertolak sehingga ketika bulan Ramadhan datang, dianjurkan kepada seluruh umat muslim untuk memperbanyak doa mereka. Dikutip dari Rumaysho.com, Imam Nawawi rahimahullah berkata, “Disunnahkan orang yang berpuasa untuk memperbanyak doa demi urusan akhirat dan dunianya, juga boleh ia berdoa untuk hajat yang ia inginkan, begitu pula jangan lupakan doa untuk kaum muslimin secara umum.” (Al-Majmu, 6:273).

Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amieeen.. 

Read More

Hati-hati Kuwu ambil kebijakan

Berdasarkan hasil penelusuran  dilapangan,ditemukan berbagai hal fenomena tentang kebijakan kebijakan pejabat publik yang salah  kaprah yang tidak sesuai dengan regulasi.

Pejabat publik yang dimaksud adalah Kepala Desa atau Kuwu. 

Berawal adanya Lembaga Perbedayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang ramai ramai mengundurkan diri secara serentak dengan alasan kebijakan atau putusan kuwu yang tidak sejalan.

Ada juga Lembaga Badan Permusyawaratan Desa(BPD) yang dibubarkan oleh Kuwu,kok bisa....

Ada perbedaan di dua lembaga tersebut BPD lembaga yang mengawasi kinerja  Kuwu dengan jajarannya serta menjalin keharmonisan kinerja Kuwu dengan mengedepankan hak dan kewajiban dengan legalitas  lembaga ini berdasarkan Surat Keputusa(SK)Bupati , adapun LPMD adalah lembaga yang membantu kinerja Kuwu dalam mewujudkan program  pemerintahan desa untuk meningkatkan pembangunan ekonomi,sosial dan budaya itu berdasarkan SK Kuwu. 

Dari pemaparan singkat diatas bahwa Kuwu tidak punya kewenangan untuk secara langsung  memberhentikan dan membubarkan BPD dan Tidak bisa menunjuk langsung seseorang menjadi Ketua BPD, semua ada prosedurnya.

Didalam UU no 6 tahun 2014 tentang Desa, Permendagri no 110 tahun 2016 dan Perbup kabupaten cirebon no 64 tahun 2018 jelas sudah diatur sedemikian rupa tentang aturan sebagai dasar hukum para Kuwu dan BPD untuk mengambil keputusan dan bila melanggar aturan tersebut pasti ada sangsinya. 

Persoalan yang terjadi antara Kuwu dan Lembaga Desa harus menjadi perhatian secara bijak dan sungguh-sungguh, karena jika dibiarkan akan berdampak negatif pada perkembangan desa bahkan menghambat program pembangunan karena tidak adanya harmonisasi antra Kuwu dan Lembaga Desa. 

Persoalan yang kerap terjadi dilapangan adalah adanya ego yang terjadi diantara Kuwu dan Lembaga Desa, terlebih lagi BPD. 

Karena ego itulah terkadang ada kesan terjadi dua kubu dalam satu pemerintahan. 

Kuwu merasa memiliki kewenangan sebagai seorang pemimpin, begitupun BPD merasa memiliki kewenangan penuh sebagai pengawas. 

Keduanya memang memiliki kelebihan dan tanggung jawab yang berbeda, namun bukan berarti segala tindakan berdasarkan kehendak sendiri bahkan tidak sedikit yang melanggar aturan hingga menimbulkan polemik yang berkepanjangan. 

Dalam tulisan ini hanya berharap, jika terjadi polemik antara Pemerintah Desa ( Kuwu) dengan Lembaga Desa ( BPD)  atau Lembaga lainnya, perlu adanya tindakan dari dinas atau instansi terkait. 

Jika ada pelanggaran Hukum maka harus ada tindakan tegas dari penegak Hukum. 

Penulis

Aktivis pemerhati desa 

Asep saleh,Sm.Hk

Read More

STOP ! Pungutan PIP " dengan dalih apapun"

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bentuk bantuan pemerintah untuk membantu pendidikan bagi siswa kurang mampu di tingkat SD,SMP,SMA dan SMK sederajat baik formal atau nonformal antara umur 6-21 tahun, PIP mulai dilaksanakan sejak tahun 2014 adalah penyempurnaan dari Bantuan Siswa Miskin (BSM) tahun 2013 adalah bagian dari pada Bantuan Sosial yg terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS) kementrian Sosial. 

Bantuan untuk siswa yang berhak menerima berdasarkan Dapodik yg terdaftar memiliki NISN dan NIK dan mempunyai Kartu Identitas siswa yang disebut Kartu Indonesia Pintar(KIP) atau bagi masyarajat pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

KIP sendiri mengedepankan bantuan beasiswa untuk perkuliahan atau mahasiswa.

Adapun besaran dana bantuan PIP adalah untuk SD sederajat kelas 1-5 450rb dan untuk kelas 6,225rb SMP sederajat sebesar 750rb sedangkan untuk SMA dan SMK sederajat 1,8jt/tahun.

Sedangkan untuk mahasiswa yg berbentuk beasiswa berkisar antara 800rb-1,4jt/bulan.

Regulasi pencairan PIP adalah berdasarkan Perpres no 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dah diperbaharui oleh Kemdikbudrustek no 14 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksana Program Indonesia Pintar Pendidikan  Dasar dan Menengah(juklak PIP didasmen)

PIP harus tepat sasaran dan transparan yg diterima langsung oleh penerima manfaat dan tidak ada pungutan ataupun potongan dengan dalih apapun,kecuali untuk kepentingan pendidikan anak yg tidak tercover dari bantuan pemerintah lainnya.

Atas dasar penelusuran yang tejadi dimasyarakat ,masih ada sekolah yang memanfaatkan hal ini memungut atau memotong dana pip untuk kepentingan pribadi dengan dalih dana adminstrasi dapat dikenakan sanksi teguran,pencopotan jabatan sampai ke pemecatan dan bahkan masuk kearah pidana dengan dasar pungli.

Untuk itu marilah kita belajar dari yg sudah terjadi bahwa penyaluran dana PIP wajib diterima langsung oleh yg berhak menerima sesuai dengan besarnya bantuan dan tidak ada pungutan.

Larangan Pungutan KIP. 

1. Melakukan pungutan KIP untuk kegiatan yang tidak terkait dengan pendidikan.

2. Melakukan pungutan KIP secara tidak transparan atau tidak akuntabel.

3. Menggunakan dana KIP untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

4. Mengenakan biaya tambahan kepada siswa atau orang tua siswa untuk kegiatan pendidikan yang telah dibiayai oleh KIP.

5. Melakukan diskriminasi atau membedakan siswa berdasarkan status sosial ekonomi atau agama dalam penerimaan KIP.

Kami sebagai Anak Bangsa tentunya sudah menjadi kewajiban untuk saling mengingatkan agar di Republik ini tidak ada lagi pelaku korup dengan dalih yang beragam. 

Atas dasar dan alasan apapun, pungutan sangat tidak diperbolehkan, Masyarakat harus turut serta membangun kebersamaan agar tidak ada lagi para oknum yang mengeruk keuntungan ditengah kewajibannya untuk memberikan pemahaman dan pendidikan kepada calon penerus bangsa, bahwa korupsi itu tidak benar dan harus diberantas dari muka bumi. 

Jika di bangku sekolah anak didik atau orang tua murid dibiasakan dengan persoalan pungli yang dikemas dengan berbagai dalih, maka jangan harap pelaku korup akan hilang dari Negeri tercinta ini . 

Penulis : Asep saleh,Sm,HK

Aktivis Pemerhati Pendidikan dan Desa

Read More

Dana desa idealnya sepenuhnya dikelola Desa ' tanpa embel-embel"

Penulis : R. Agus Syaefuddin

pemerintah pusat dan provinsi menggelontorkan anggaran untuk desa dengan nilai yang bervariasi namun ke peruntukannya sudah ditetapkan dengan aturan yang tertera dalam Dana Desa (DD) atau Anggaran Dana Desa ( ADD) 

Untuk melaksanakan kegiatan penggunaan anggaran kewenangannya tidak bisa dilaksanakan oleh desa secara penuh, dalam artian, posko anggarannya sudah sangat jelas, semisal 20 % anggaran digunakan untuk kesehatan, 20% persen untuk kemasyarakatan dan lain sebagainya. 

Sementara untuk menggunakan anggaran pihak pemerintah Desa harus melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa. 

Pertanyaannya untuk apa dilakukan musdes jika posko anggarannya sudah ditentukan ke peruntukannya. 

Jika hal tersebut terus terjadi, maka kemungkinan untuk memajukan sebuah desa sangatlah lamban, betapa tidak, karena kebutuhan desa tidak bisa disamaratakan  sementara anggaran yang diterima desa harus digunakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai aturan, baik Pusat, Provinsi hingga Daerah. 

Alangkah baiknya, jika anggaran yang diberikan untuk desa diserahkan sepenuhnya kepada pihak desa untuk mengelolanya, dengan catatan digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan desa dan dilakukan pengawasan yang ketat. 

Berikan keleluasaan kepada desa dalam mengelola anggaran dengan dibarengi pengawasan dan sangsi ketat jika terjadi penyalahgunaan anggaran. 

Ada dua persoalan yang harus ditelaah dan disikapi dengan benar agar tidak terjadi persoalan yang berakibat kurang baik. 

Banyak desa yang terjerumus ke persoalan hukum dengan predikat korupsi. 

Seyogyanya, apa yang masuk dalam kriteria korupsi yang hakiki. 

Semisal sebuah desa menggunakan anggaran dengan baik dan sesuai aturan namun tidak melaksanakan musdes, apakah ini masuk dalam tanah korupsi, atau desa menggunakan anggaran tidak sesuai aturan sementara telah melaksanakan musdes tidak termasuk korupsi. 

Inilah yang terjadi selama ini, pemerintah selalu menegaskan kepada desa untuk melaksanakan sesuatunya berdasarkan musdes ( Musyawarah Desa) sementara dengan berdalih musdes desa bisa melaksanakan kegiatan yang keluar dari ketentuan hukum atau aturan yang telah ditetapkan. 

Akan lebih baik pemerintah melaksanakan kegiatan tanpa musdes namun dilaksanakan sesuai aturan, daripada melaksanakan musdes namun menabrak aturan. 

Dari kesimpulan diatas, sehebat apapun keinginan desa untuk melaju pesat, tidak. Akan terealisasi selama kebijakan pengguna anggaran sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. 

Untuk apa Pemerintah Desa diberi anggaran hingga ratusan juta bahkan milyar, jika pengelolaannya tidak bisa dilakukan oleh desa secara penuh. 

Biarkan desa mengelola anggaran dengan bebas asalkan demi kepentingan Rakyat, dan jika ditemukan ada penyelewengan, penegak hukum harus bertindak tegas, apapun alasannya jika terjadi penyelewengan, penjarakan dan tidak usah ada toleransi dengan bahasa pengembalian. 

Read More

Perangkat Desa " Antara Hak dan Kewajiban"

Penulis : R. Agus Syaefuddin

Idealnya jam kerja perangkat desa disesuaikan dengan jam kantor pada umumnya. 

Sayangnya, tidak sedikit perangkat desa termasuk Kuwu tidak melaksanakannya sesuai jam kerja. 

Sementara saat ini perangkat maupun Kuwu sudah memiliki penghasilan tetap layaknya sebagai pegawai yang menikmati gajih dari hasil uang Rakyat. 

Ini tentunya harus dilakukan pembenahan dan pengawasan agar pegawai desa mematuhi aturan dengan baik. 

Walaupun memang sebagai pegawai desa jam kerjanya terkadang tidak mengenal waktu, dalam artian malam haripun masih memberikan pelayanan terhadap Masyarakat, namun yang perlu diingat, ada jam wajib yang harus dipatuhi oleh seluruh jajaran perangkat desa, yaitu bekerja dari hari senin sampai jum'at dimulai pukul 08.00 s/d 15.00 atau disesuaikan dengan mekanisme desa itu sendiri. 

Dari hasil pantauan dilapangan, bahkan tidak sedikit desa yang kondisinya sudah kosong ( tidak ada yang bertugas) walaupun waktunya masih masuk dalam tugas kantor ( pukul 12.00 sudah kosong) 

Ini menandakan bahwa adanya rasa kurang memiliki dan terkesan mengabaikan kewajibannya sebagai pelayan Masyarakat. 

Banyak diantara perangkat yang berdalih, bahwa kerja mereka tidak mengenal waktu, malam hari bahkan pagi buta mereka memberikan pelayanan terhadap Masyarakat. 

Jika memang dalih ini yang menjadi alasan, maka tidak perlu juga adanya kantor sebagai tempat dimana mereka ( Perangkat) bekerja. 

Hakekatnya bekerja menjadi perangkat desa adalah pengabdian, namun demikian bukan berarti harus membenarkan sesuatu yang tidak benar. 

Keberadaan perangkat desa dalam memberikan pelayanan merupakan tolak ukur berjalannya progres dan aturan desa. 

Hal ini tidak dapat dibiarkan dan dijadikan dalih pembenaran, jika kinerja perangkat desa tidak mentaati aturan, sementara Hak mereka telah terpenuhi secara materi. 

Ironisnya lagi, banyak orang yang berlomba bahkan menghalalkan segala cara hanya untuk menjadi pimpinan Desa ( Kuwu) termasuk menjadi perangkat desa 

Untuk menjadi seorang Kuwu diperlukan biaya yang tidak sedikit, terlebih jika wilayah atau desa yang bersangkutan merupakan desa berpenghasilan lebih, dalam artian memiliki pendapatan asli desa yang lumayan. 

Calon kuwu berani mengeluarkan kocek besar karena dalam benaknya akan memperoleh penghasilan lumayan setelah terpilih menjadi seorang kuwu. 

Hal serupa pun terjadi pada jajaran perangkat desanya, betapa tidak, walaupun memang tidak tertulis bahkan sulit dibuktikan secara hitam diatas putih, menjadi perangkat desa pun harus mengeluarkan Rupiah yang tidak sedikit, hususnya untuk menduduki suatu jabatan di desa ada nilai nominal yang harus dikeluarkan. 

Dari pemaparan diatas, mereka berjibaku dan berani mengeluarkan Rupiah karena ingin memiliki jabatan dan atribut sebagai perangkat atau pelayan Masyarakat, yang hakekatnya bekerja dengan aturan dan disediakan kantor yang jelas. 

Lagi-lagi, sayangnya atribut atau kantor yang telah tersedia tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, sementara seragam melekat dengan nama terpampang didada dan di struktur kepemerintahan desa. 

Adakah yang salah atau Siapakah yang salah hal ini terus terjadi dan seakan menjadi pembenaran akan sesuatu yang tidak benar. 

Seluruh jajaran perangkat desa berhak untuk mendapatkan penghasilan tetap, namun merekapun berkewajiban untuk bekerja dengan mematuhi aturan.

Read More

Sekolah larang tahan Izajah " Akankah aturan dipatuhi? "

Merujuk pada surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 3597/PK.03.04/SEKRE Tanggal 23 Januari 2025 Perihal: Percepatan Penyerahan Ijazah jenjang SMA/SMK/SLB Tahun Pelajaran 2023 / 2024 atau sebelumnya, surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Drs. WAHYU MIJAYA, S.H., M.Si.  Dalam surat dimaksud ditujuka kepada Kepala Sekolah SMA/SMK/SLB  Negeri dan Swasta se-Jawa Barat.

Adapun isinya adalah instruksi kepada Kepala SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta se-Jawa Barat  tidak diperkenankan untuk menahan atau tidak memberikan Ijazah tahun 2023/2024  atau tahun pelajaran sebelumnya kepada pemilik Ijazah yang sah dengan alasan apapun.  Yang belum diserahkan kepada lulusan yang berhak menerimanya Ijazah paling lambat tanggal 3 Pebruari 2025. Apabila sampai batas waktu sebagaimana angka 1 tidak terealisasi, maka pihak sekolah menyerahkan ijazah tersebut kepada kepala cabang dinas pendidikandi masing-masing wilayah, dan selanjutnya kepala cabang dinas menyerarahkan ijazah tersebut kepada lulusan yang berhak menerima ijazah. 

Hal tersebut mendasarkan pada Permendikbud Nomor:58 Tahun 2024 Tentang Ijazah jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dan Persesjen Kemendikbudristek No. 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Persesjen Kemendikbudristek No. 1 Tahun 2022 Tentang Spesifikasi Teknis dan Bentuk, serta Tata Cara Pengisian, Penggantian, dan Pemusnahan Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  Lampiran II huruf A, huruf h dinyatakan bahwa Satuan Pendidikan , dinas pendidikan kabupaten/Kota /Provinsi.

Dengan adanya surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat , para orang tua murid merasa  terbantu dapat meringankan beban ekonomi. Dan akhirnya  orang tua murid mendatangi sekolah dimana anaknya disekolahkan diwilayah kecamatan kedawung dan pihak orang tua telah menemui pihak sekolah diantaranya TU, Wakil Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah.  Intinya dari keterangan mereka Ijazah tersebut tidak bisa diambil terkeculai telah melunasi tunggakan yang belum terbayarkan

Melihat dari fakta dilapangan yang ada,  yang jelas surat kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat  yang ditanda tangani oleh Drs. WAHYU MIJAYA, S.H., M.si. tidak dihargai oleh pihak SMA/SMK/SLB ? atas pembangkangan pihak sekolah apa sanksinya ?

Read More

KEDUDUKAN KORWIL PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON "NASIBMU KINI"

Penulis : Asep

Jumlah TK ( Taman Kanak-kanak) di kabupaten Cirebon kurang lebih 322 dan SD ( Sekolah Dasar)kurang lebih 936  baik negeri atau swasta tersebar di 40 Kecamatan.

Dari banyak dan luasnya itu bagaimana Dinas pendidikan bisa menjangkau guna mengefektifkan kegiatan belajar dan mengajar serta pengawasan dalam berbagai bidang bila hanya mengandalkan personal dinas yang terbatas keberadaannya.

Dari hal itu Dinas pendidikan membentuk kordinator wilayah disetiap kecamatan untuk mempercepat proses koordinasi dan konsolidasi dengan menempatkan pegawai dinas dengan dibantu oleh beberapa staf serta operator dengan tugas sebagai pembinaan serta pengawasan dan juga sebagai wadah penampung usulan,keluhan, aspirasi dari para kepala sekolah serta bertugas memberi arahan serta instruksi atas nama kepala dinas atau kepala bidang sebagai kepanjangan tangan dinas agar lebih efektif dan efisien dalam hubungan kedinasan.

Hal ini sangat membatu sekali untuk keberlangsungan program baik dari para kepala sekolah atau sebaliknya sebagai evaluasi kinerja para kepala sekolah.

Yang menjadi permasalahan  keberadaan korwil tidak dibarengi dengan anggaran operasional,baik fisik maupun non fisik ataupun honor pegawai,hal ini berdasarkan hasil insvestigasi dilapangan bahwa  kegiatan operasional tsb ditopang oleh sekolah yg berada diwilayahnya dan sekolah darimana kalau bukan dari anggaran dana bos,dan juga ada kantor korwil yg rehabnya sebagian dibiayai oleh infak Jumat serta iuran para kepala sekolah selain para donatur,ini juga dari mana iuran dari sekolah kalau bukan dari dana bos.

Bagaimana dengan Dinas pendidikan..

Beberapa waktu yg lalu kami mempertanyakan kepada Dinas pendidikan tentang ada tidaknya anggaran untuk kegiatan korwil sehingga tidak harus membebankan sekolah..jawabanya tidak ada,kok bisa...

Semoga untuk hal ini menjadi perhatian Dinas pendidikan agar kedepannya bisa diselipkan anggaran operasional korwil.

Pendidikan tidak hanya cukup ditunjang dengan SDM yang memadai  namun juga harus disokong dengan anggaran yang memadai agar tidak terjadi lagi adanya dugaan pungutan liar yang berdampak pada sekolah atau kepala sekolah itu sendiri. 

Jangan harap dunia pendidikan akan maju jika sarana penunjangnya tidak optimal dengan atau tanpa dalih apapun. 

Read More

Zakat untuk makan gratis " benarkah ? "

Penulis : R. Agus Syaefuddin

Semua Rakyat Indonesia bergemuruh menyambut baik program Pemerintah yang sangat peduli dengan perkembangan Generasi muda melalui program makan gratis. 

Betapa tidak, program tersebut sangat dibutuhkan oleh berbagai kalangan, hususnya kalangan menengah kebawah. 

Program tersebut didasari karena masih banyak Generasi muda yang tidak dapat menikmati makanan atau asupan yang bergizi dan berkualitas. 

Sayangnya, program tersebut tidak dibarengi dengan realita anggaran yang tentunya tidak sedikit. 

Jutaan generasi muda harus mendapat program yang seimbang, dalam artian merata. 

Namun program yang begitu hebat dan mendapat dukungan dari berbagai pihak menimbulkan berbagai tanya, tidak hanya mengenai anggaran namun dari mana saja anggaran untuk menunjang program tersebut. 

Ironisnya, karena program tersebut digulirkan tanpa pemikiran yang panjang, akhirnya ada wacana bahwa karena keterbatasan anggaran maka untuk merealisasikannya harus mengambil dari Dana zakat. 

Inilah yang menimbulkan berbagai pertanyaan dan bahkan penilaian pro kontra atas penggunaan dana zakat. 

Apakah karena program pemerintah, dana zakat bisa dipergunakan seenaknya? 

Pertanyaan tersebut tentunya tergantung dari siapa yang menjawabnya, namun yang harus diingat, bahwa zakat tersebut hanya diperuntukan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan, hususnya masyarakat miskin. 

Sementara program makan gratis diperuntukan bagi seluruh anak negeri tanpa batasan ( kaya dan miskin) tetap mendapatkannya. 

Niat baik mungkin tidak selamanya benar, bahkan benar pun tidak selalu baik. 

Bisa kita bayangkan, jika program yang bertujuan baik dilakukan dengan cara yang kurang benar, maka hasilnya pun tidak akan baik. 

Kita sebagai anak Bangsa tentunya harus berfikir realitas dan tidak tertutup dengan kepentingan yang berujung pada kesalahan. 

Mendukung program pemerintah merupakan sebuah keharusan, namun bukan berarti selalu membenarkan walau hal tersebut tidak benar. 

Mungkin tidak ada salahnya untuk merubah sebuah program, jika memang program tersebut harus dirubah, jangan sampai hanya karena ego dan gengsi untuk mengakui kesalahan, maka kebenaran dan kebaikan harus dikalahkan. 

Semoga kita sebagai Manusia mampu berfikir positif dengan mengesampingkan ego atau kepentingan pribadi maupun golongan. 

Bangsa kita adalah Bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, maka jadikan manusia sebagai mana hakekatnya seorang manusia. 

Jangan sampai hanya demi keuntungan dan nama baik, kita korbankan Negeri. 

Read More

PBB dibawah 30 % "ada apa ? "

Maju mundurnya sebuah pembangunan ditentukan oleh salah satunya adalah melalui penghasilan pajak. 

Baik pajak kendaraan, pajak penghasilan hingga pajak Bumi dan Bangunan. 

Sudah menjadi keharusan bagi Pemerintahan desa untuk menyetor pajak bumi bangunan kepada pemerintah pusat, ini dikarenakan pajak yang masuk akan kembali dikeluarkan untuk desa . 

Sayangnya masih banyak pemerintahan desa yang seakan mengesampingkan kewajiban untuk melunasi pajak bumi dan bangunan dengan berbagai dalih. 

Desa diharuskan menyetor PBB 100 % dalam setiap tahunnya, namun pada kenyataannya tidak sedikit pemerintah desa yang menyetorkan PBB dibawah 50 % bahkan dibawah 30 % . 

Hal ini tentunya harus disikapi secara serius dan dicari solusinya bagaimana agar target PBB tersebut bisa tercapai. 

Banyak kendala atau persoalan yang terkait dengan terhambatnya penyetoran PBB. 

Ada yang berdalih bahwa keterlambatan atau minimnya nilai setor PBB dikarenakan kesulitan dalam penarikan kepada wajib pajak, ada pula yang menjadi kendala karena uang dari wajib pajak terpakai oleh kolektor penarikan PBB, namun ada pula penyebabnya dikarenakan malas atau kurang maksimalnya kinerja para kolektor. 

Sementara setiap pihak pemdes menyetorkan PBB akan mendapat pengembalian berupa paret ( pajak retribusi) yang nilainya disesuaikan dengan jumlah setor pajak yang diterima penerintah daerah atau pusat. 

Dengan berlangsungnya hal tersebut, maka secara otomatis pihak pemdes tidak akan maksimal untuk melakukan penyetoran PBB, karena berapapun yang disetorkan tidak akan berdampak secara signifikan. 

Seharusnya pemerintah pusat menerapkan aturan yang tegas, bagi desa  yang tidak dapat melunasi setoran PBB maka pengajuan anggaran baik DD/ADD atau anggaran apapun tidak dapat dicairkan. 

Ini mungkin salah satu cara agar target pajak bumi bangunan dapat tercapai.

Selain dari itu, dinas terkait pun harus bekerja maksimal dan mencari tahu apa dan bagaimana penyebabnya hingga pemdes tidak dapat melunasi penyetoran PBB, jika mana ditemukan pelanggaran maka lakukan penegakan hukum, agar Hak dan kewajiban desa sebagai penerima anggaran dapat berimbang. 

Desa berhak menerima bantuan anggaran dari Pemerintah namun desa pun berkewajiban untuk melunasi PBB dari para wajib pajak. 

Jangan sampai wajib pajak telah menyetor PBB namun uangnya terpakai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, atau memang para wajib pajaknya tidak melaksanakan kewajibannya. 

Semoga di tahun 2025 ini semua pihak paham akan kewajibannya dan bukan hanya menuntut HAK tanpa mengedepankan kewajiban.

Penulis : R. Agus Syaifuddin. 

Read More

Pilbub Cirebon " Tos Tosan"

Penulis : R. Agus Syaefuddin

Pilkada ( Pemilihan Kepala Daerah) telah selesai sesuai jadwal dan menghasilkan beberapa kandidat yang berhasil meraih suara terbanyak. 

Berakhirnya Pilkada bukan berarti berahir secara keseluruhan, hususnya persoalan gugat menggugat dan puas tidak puas dengan hasil yang didapat. 

Tidak terkecuali dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati di Kabupaten Cirebon. 

Pada pilkada atau pilbub tahun 2024 diikuti oleh 4 kontestan, yaitu pasangan Nomor urut 1, Rahmat Hidayat dan H. Imam Saputra. Nomor urut 2 pasangan H. Imron dan H. Agus Kurniawan Budiman. Nomor urut 3 pasangan Hj Wahyu Tjiptaning sih dan H. Solichin. Nomor urut 4 pasangan Mohamad Luthfi dan Dia Ramayana. 

Dari hasil perjuangan yang dilakukan ke empat pasangan tersebut akhirnya menghasilkan sang juara yang merupakan Calon Bupati Inkamben ( H. Imron dan H Agus Kurniawan Budiman) Nomor urut 2.

Dari data yang diperoleh, sang juara menghasilkan suara sebanyak 426.323 diikuti oleh pasangan Nonor urut 4. 297.531 dan predikat ketiga diperoleh Nomor urut 3. Dengan hasil suara sebanyak 183.467 suara. 

Pertanyaannya apakah pesta pilbub ini selesai? 

Ternyata tidak, seperti biasanya pesta demokrasi yang terjadi di Negeri kita ini selalu diikuti oleh intrik dan permainan untuk bagaimana caranya mencari kebenaran dan kesalahan atas pesta demokrasi itu sendiri. 

Seperti biasanya ada beberapa pihak yang merasa tidak puas dan merasa ada kecurangan yang dilakukan lawan politiknya, yang salah satunya adalah netralitas. 

Boleh saja pasangan Nomor urut 2 berhasil memperoleh suara terbanyak, namun apakah hasil perolehan suaranya dianggap sesuai oleh pasangan calon lainnya? 

Lagi-lagi inilah yang terjadi di Republik kita. 

Kemenangan Nomor Urut 2 yang merupakan calon Bupati Inkamben dirasa melibatkan banyak pihak yang seharusnya tidak berpihak kepadanya, semisal ASN atau para pihak yang sudah jelas dalam aturan tidak boleh berpihak ( harus Netral) 

Bahkan beredar kabar ada beberapa ASN dari mulai Guru hingga Camat bahkan Kuwu ( Kepala Desa) dilaporkan kepenegak hukum karena ketidak netralannya. . 

Pertanyaan kembali menyeruak, apa dan bagaimana batasan ketidak netralan tersebut, lantas apakah ada sangsi berat jika terbukti ada kesalahan, atau hanya sebatas sangsi administrasi? 

Kembali kita dipertontonkan pada sebuah permainan yang hanya ada setiap lima tahun sekali dengan akhir yang tidak jelas. 

Jika kesalahan dan ketidak netralitasan hanya disangsi administrasi tanpa ada sangsi yang lebih berat, semisal dipenjarakan, maka jangan harap pesta demokrasi akan berjalan dengan baik . 

Rakyat hanya mengharapkan adanya calon pemimpin yang mumpuni dan mampu menjadi seorang pemimpin yang memang patut untuk memimpin. 

Rakyat tidak mau tahu urusan perpolitikan, sayangnya ketidak tahuan dan ketidak ingin tahuan Rakyat ini dimanfaatkan oleh para pemain politik. 

Yang mengatakan benar adalah para politikus, yang mengatakan ada kecurangan juga politikus, yang mengatakan proses Hukum juga politikus, apakah benar langkah politikus atau kembali hanya membuat Rakyat bertanya tanpa jawaban pasti. 

Kini Warga Masyarakat Cirebon hanya menanti apa yang akan terjadi selanjutnya, apakah Hukum benar- benar berlaku atau berakhir dengan tos tosan para pemain politik? 

Read More

Catatan Kekecewaan Ketua PWRI Kota Cirebon terhadap Kinerja KPU

Penulis adalah KETUA DPC PWRI Kota Cirebon

Sebagai Ketua PWRI Kota Cirebon, saya merasa perlu menyampaikan beberapa catatan terhadap kinerja KPU Kota Cirebon di bawah kepemimpinan Mordeko. Beberapa hal mencerminkan lemahnya profesionalisme lembaga ini, khususnya dalam persiapan Pilkada 2024.

1. *Minimnya Sosialisasi Publik* 

Sosialisasi kepada masyarakat kota Cirebon dirasa sangat lemah. Selama ini hampir tidak terlihat papan informasi, billboard, atau spanduk yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, karena sudah menjadi salah tugas KPU untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, termasuk melalui sosialisasi ajakan untuk menciptakan pilkada  yang damai, adil, dan demokratis karena himbauan seperti itu dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi, serta menjaga kondusivitas selama pelaksanaan pemilu

2. *Diskriminasi Media* 

KPU hanya menggandeng media cetak dan elektronik, sementara media online diabaikan. PWRI, yang terdaftar resmi di Kesbangpol, bahkan tidak pernah diundang dalam acara sosialisasi tahapan Pilkada, meskipun elemen LSM dan ormas lainnya dilibatkan.

3. *Kesalahan Pemasangan Baliho Paslon* 

Di daerah Kebon Pelok Kalijaga kecamatan Harjamukti, baliho paslon wali kota dipasang tidak sesuai nomor urut. Gambar paslon nomor 3 justru berada di depan nomor 1 dan 2. Apakah ini kelalaian atau ada unsur kesengajaan?

4. *Polemik Pembagian BOP* 

Pembagian Biaya Operasional Pemilu (BOP) di setiap KPPS menjadi sorotan para ketua KPPS. Anggaran untuk sound sistem yang tidak tercantum, dan konsumsi dinilai sangat kurang. Petugas hanya diberi makan satu kali plus snack box meskipun bisa terjadi kemungkinan bekerja dari pagi hingga malam.

5. *Dugaan Ketidaknetralan Ketua KPU* 

Hal yang lebih mengejutkan adalah beredarnya kabar bahwa Ketua KPU mengirim pesan kepada eks caleg PKB dengan mencantumkan redaksi "02" (nomor urut salah satu paslon). Perilaku ini mencederai prinsip netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh penyelenggara pemilu. meskipun hal ini perlu pendalaman namun sangat tidak etis dilakukan oleh seorang pemimpin KPU yang dituntut kenetralannya.

Kinerja KPU Kota Cirebon jauh dari harapan ini dapat mencederai kepercayaan masyarakat. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU seharusnya mampu bekerja profesional, adil, dan melibatkan semua elemen, termasuk media. Saya berharap ada perbaikan segera agar demokrasi di Kota Cirebon tetap terjaga dengan baik.

Read More

Paskibraka copot jilbab " HUT RI tercemar "

Penulis. R. Agus Syaefuddin

Sebagai Masyarakar bawah wajar jika bertanya, apa itu BPKP.

Pertanyaan ini terlontar gegara Jilbab Paskibraka harus di copot 

Apa hubungannya Paskibraka dengan jilbab dan keseragaman. 

nusantara ini adalah negara Bhineka tunggal ika yang mau tidak mau kebetulan Masyarakatnya mayoritas Muslim. 

Aneh memang dan tidak masuk akal jika alasannya hanya karena seragam pasukan pengibar bendera harus copot jilbab. 

Akhirnya kita patut bertanya, nasionalis ketua BPKP itu bagaimana, apakah memiliki jiwa Nasionalis atau bagaimana 

Sangat disayangkan, disaat kita mendengungkan kemerdekaan malah kemerdekaan kita dirampas oleh oknum yang patut dipertanyakan jiwa Nasionalisnya. 

hiruk pukul dan kekecewaan ini mengumandang dari sabang sampai meroke. 

Wajarlah jika kita bangsa Indonesia berteriak dan mempertanyakan perihal pencopotan jilbab, terlebih mungkin kaum Muslim. 

Mungkin tidak ada korelasinya dengan Agama atau keyakinan, namun nyatanya memang jilbab yang identik dengan kaum Muslim yang menjadi persoalan 

Jika hal ini dibiarkan dan dianggap hal yang biasa, kita patut hawatir dan menduga, Jangan-jangan beberapa tahun kedepan kita dilarang menggunakan jilbab dimuka umum, dengan dalih dan alasan demi keselamatan bangsa 

Sebelumnya sempat ramai ada sekolah yang melarang siswinya memakai jilbab, namun karena adanya aksi maka larangan tersebut dianulir, dan saat ini, jika kita diam dan menganggap hal tersebut biasa saja, mungkin jilbab benar-benar dilarang bagi pasukan pengibar bendera, beruntung Rakyat Indonesia itu sangat pemaaf, maka hanya dengan perkataan maaf semuanya bisa selesai. 

Kita sebagai anak Bangsa berharap hal demikian tidak terjadi lagi, tanam jiwa Nasionalis dengan tetap berpegang pada kearifan bukan dengan kekuasaan semata. 

Read More

CDPOB PROVINSI CIREBON

oleh

Daddy Rohanady

Anggota DPRD Provinsi Jabar

Belakangan ini ramai beredar pemberitataan bahwa akan terjadi banyak pemekaran wilayah di Indonesia. Disebutkan bahwa akan terbentuk beberapa provinsi baru dan tentu saja banyak kabupaten/kota baru. 

Namun, hal itu tentu saja sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat. Masalahnya, kelahiran daerah pemekaran --baik provinsi maupun kabupaten/kota-- sangat tergantung pada dicabut atau tidaknya moratorium. 

Moratorium seolah-olah menjadi kran pembuka/penutup disetujui atau tidaknya calon daerah pemekaran otonomi baru (CDPOB). Padahal, banyak usulan dari beberapa provinsi untuk melahirkan CDPOB.  

Misalnya saja 9 CDPOB kabupaten/kota yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hingga saat ini, belum satu pun yang disetujui Pemerintah Pusat. Sekali lagi, itu karena adanya moratorium terkait CDPOB.

Bahkan, di luar itu, beberapa pihak sudah menggulirkan isu tentang CDPOB provinsi di Jawa Barat. Misalnya, Provinsi Bagasasi, Provinsi Galuh, dan tentu saja Provinsi Cirebon.

Beberapa tahun lalu memang sempat muncul gagasan tentang pembentukan Provinsi Cirebon. Wilayahnya meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Kuningan. Calon ibu kotanya adalah Kota Cirebon. 

Secara umum, orang lebih mengenal wilayah cakupan geografis tersebut sebagai Ciayumajakuning. Usulan dan pemikiran tersebut sebenarnya cukup beralasan. Cirebon memiliki sejarah panjang dalam perjalanan negeri ini. Di Kota Cirebon masih terdapat bukti sejarah peradaban yang tak bisa dihapuskan begitu saja. 

Di Kota Udang tersebut terdapat empat keraton, yakni Keraton Kanoman, Keraton Kasepuhan, Keraton Kacirebonan, dan Keraton Keprabonan. Itu sebabnya ada pula yang menyebut Kota Cirebon sebagai Kota Keraton. 

Tidak jauh dari Kota Cirebon, terdapat pula makam salah satu Wali Songo, yakni Sunan Gunungjati. Dari segi adminstratif geografis, makam tersebut termasuk wilayah Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon.

Jika benar terbentuk Provinsi Cirebon, minimal sudah ada 5 kabupaten/kota yang selama ini dijuluki Ciayumajakuning. Bahkan, jika kran moratorium dibuka dan CDPOB Kabupaten Indramayu Barat dan Kabupaten Cirebon Timur disahkan lebih dulu, berarti Provinsi Cirebon akan terdiri dari 7 kabupaten/kota.

Untuk sementara ini, luas wilayah 5 kabupaten/kota yang akan menjadi Provinsi Cirebon adalah sekitar 5.377,79 km persegi dengan jumlah penduduk total 7,142 juta jiwa lebih. Adapun APBD di wilayah tersebut hingga tahun anggaran 2023, secara total di Ciayumajakuning sekitar Rp 15-16 triliun. 

Kota Cirebon memiliki APBD Rp 1,5 triliun lebih dengan penduduk 345.578. Kabupaten Cirebon memiliki APBD Rp 3,6 triliun lebih dengan penduduk 2.339.555. Kabupaten Indramayu memiliki APBD Rp 3,632 triliun lebih dengan penduduk 1.892.043. APBD Kabupaten Majalengka Rp 3,840 triliun lebih dengan penduduk 1.351.828. Sementara itu, Kabupaten Kuningan memiliki APBD Rp 2,85 triliun lebih dengan penduduk 1.211.553.

Peluang untuk menjadi Provinsi Cirebon sebenarnya sangat terbuka. Namun, semua itu --sekali lagi-- sangat tergantung pada dibukanya moratoriun CDPOB oleh Pemerintah Pusat. Artinya, CDPOB sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat.

Sejatinya, dari berbagai sisi persyaratan, semestinya CDPOB Provinsi Cirebon sudah sangat layak untuk disahkan. Tujuan mulia yang mesti diwujudkan --dan ini yang paing penting-- adalah membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera. 

Dengan jumlah penduduk Jabar yang sudah 50.052.605 juta jiwa, Provinsi Cirebon sudah menjadi keniscayaan. Dengan total APBD sebesar Rp 34,39 triliun lebih, rasanya juga bukan sebuah halangan jika kemudian Jabar melahirkan "anak baru" di wilayahnya.

Sekadar perbandingan, berikut ini luas wilayah provinsi di pulau-pulau besar di Indonesia. 

Luas Provinsi di Pulau Sumatra

Aceh (Banda Aceh): 57.956,00 km²

Sumatra Utara (Medan): 72.981,23 km²

Sumatra Selatan (Palembang): 91.592,43 km²

Sumatra Barat (Padang): 42.012,89 km²

Bengkulu (Bengkulu): 19.919,33 km²

Riau (Pekanbaru): 87.023,66 km²

Kepulauan Riau (Tanjung Pinang): 8.201,72 km²

Jambi (Jambi): 50.058,16 km²

Lampung (Bandar Lampung): 34.623,80 km²

Bangka Belitung (Pangkal Pinang): 16.424,06 km²

Luas Provinsi di Pulau Kalimantan

Kalimantan Timur (Samarinda): 129.066,64 km²

Kalimantan Barat (Pontianak): 147.307,00 km²

Kalimantan Tengah (Palangkaraya): 153.564,50 km²

Kalimantan Selatan (Banjarbaru): 38.744,23 km² (sebelumnya adalah Banjarmasin, lalu menjadi Banjarbaru berdasarkan ketetapan UU RI Nomor 8/2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan)

Kalimantan Utara (Tanjung Selor): 75.467,70 km²

Luas Provinsi di Pulau Sulawesi

Sulawesi Utara (Manado): 13.892,47 km²

Sulawesi Barat (Mamuju): 16.787,18 km²

Sulawesi Tengah (Palu): 61.841,29 km²

Gorontalo (Gorontalo): 11.257,07 km²

Sulawesi Tenggara (Kendari): 38.067,70 km²

Sulawesi Selatan (Makassar): 46.717,48 km²

Luas Provinsi di Pulau Jawa

DKI Jakarta (Jakarta): 664,01 km²

Banteng (Serang): 9.662,92 km²

Jawa Barat (Bandung): 35.377,76 km²

Jawa Tengah (Semarang): 32.800,69 km²

DI Yogyakarta (Yogyakarta): 3.133,15 km²

Jawa Timur (Surabaya): 47.803,49 km²

Luas Provinsi di Pulau Nusa Tenggara dan Bali

Bali (Denpasar): 5.780,06 km²

Nusa Tenggara Barat (Mataram): 18.572,32 km²

Nusa Tenggara Timur (Kupang): 48.718,10 km²

Luas Provinsi di Pulau Maluku dan Papua

Maluku Utara (Sofifi): 31.982,50 km²

Maluku (Ambon): 46.914,03 km²

Papua Barat (Manokwari): 102.955,15 km²

Papua (Jayapura): 319.036,05 km²

Papua Selatan (Kabupaten Merauke): 127.280 km²

Papua Tengah (Kabupaten Nabire): 66.129 km²

Papua Pegunungan (Kabupaten Jayawijaya): 108.476 km²

Papua Barat Daya (Sorong): 38.820,90 km²

Top 10 Provinsi Indonesia dengan Wilayah Terluas

Papua: 319.036.05 km²

Kalimantan Tengah: 153.564,50 km²

Kalimantan Barat: 147.307,00 km²

Kalimantan Timur: 129.066,64 km²

Papua Selatan: 127.280 km²

Papua Pegunungan: 108.476 km²

Papua Barat: 102.955,15 km²

Sumatra Selatan: 91.592,43 km²

Riau: 87.023,66 km²

Kalimantan Utara: 75.467,70 km²

Read More

PENGELOLAAN KUALITAS DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

oleh

Daddy Rohanady

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat

Indonesia boleh berbangga menjadi tuan rumah World Water Forum 2024 di Pulau Dewata. Forum keren ke 10 tersebut berlangsung di Nusa Dua Bali 18--25 Mei 2024. 

Lewat forum tersebut, pesan bahwa betapa pentingnya air diharapkan sampai ke seluruh penjuru dunia. Seluruh manusia di dunia ini diharapkan mendapat kemudahan dalam mengakses air bersih.

Air merupakan anugerah Tuhan yang sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan umat manusia. Dengan air tumbuhan akan menjadi tumbuh subur dan biasanya daunnya menjadi rimbun. 

Lalu tumbuhan itu akan menghasilkan buah. Pada akhirnya buah yang ada mayoritas dikonsumsi oleh umat manusia.

Air juga akan menjadikan beraneka satwa hidup dan beranak-pinak sebagai hasil dari berkembang biak. Lantas, mayoritas hewan-hewan itu --apalagi hewan ternak-- dagingnya menjadi santapan manusia. 

Bahkan, banyak pula hewan yang menjadi santapan hewan lainnya. Hewan--hewan di bumi ini juga membutuhkan air. Jadi, air memang dibutuhkan oleh hewan maupun tumbuhan.

Manusia pun mutlak membutuhkan air. Kadar air di dalam tubuh manusia saja adalah sekitar 70%. Bisa dibayangkan jika tubuh manusia kekurangan air. 

Pasti manusia itu akan kurus kering dan jika terus dibiarkan bisa jadi akan mempercepat kematian. Sekali lagi, itu menunjukkan bahwa air memiliki peran dan fungsinya yang sangat strategis.

Oleh karena itulah, air harus dijaga kualitasnya agar tidak tercemar. Dengan kualitas air yang baik, apalagi tidak tercemar, bisa dipastikan manfaatnya pun akan menjadi lebih optimal. 

Namun, manusia banyak khilafnya. Bahkan, ada pencemaran yang disengaja/disadari dan ada pula yang tak disengaja/tak disadari sepenuhnya.

Mengingat begitu kompleksnya masalah kualitas dan pencemaran air, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha mengaturnya supaya lebih baik. Maka, lahirlah Perda Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Judul Perda tersebut sebenarnya bisa dipersingkat hanya "Pengendalian Pencemaran Air" atau "Pengelolaan Kualitas Air" karena dalam Pengelolaan Kualitas Air salah satu langkah strategisnya adalah berupaya dalam hal Pengendalian Pencemaran Air. Pada intinya, judul manapun yang digunakan cukup satu saja.

Selain Perda Nomor 3 Tahun 2004 Tetang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, sebenarnya Provinsi Jawa Barat telah pula memiliki Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah. 

Akan tetapi, Perda Nomor 1 Tahun 2017 memang lebih fokus pada pengaturan air tanah dalam. Hal ini menunjukkan bahwa ada hal-hal strategis dan teknis yang harus diatur untuk mengelola, mengendalikan, dan menanggulangi pencemaran air.

Namun, air secara keseluruhan memang harus dikendalikan kualitasnya. Selain itu, air juga harus senantiasa dijaga agar tidak tercemar. Dengan demikian, air akan memberi manfaat kepada seluruh umat manusia secara lebih baik pula. 

Air yang kualitasnya baik dan tidak tercemar bukan hanya akan berguna bagi manusia. Hewan dan tumbuhan pun bisa dipastikan tidak akan terganggu dan sangat membutuhkannya. 

Kiranya alam memang harus dijaga kelestariannya supaya memberi manfaat untuk kelestarian segenap makhluk hidup secara keseluruhan. Khusus bagi umat manusia, manfaat tersebut juga bukan hanya untuk generasi saat ini. 

Bukankah generasi mendatang pun membutuhkan air? Bukankah hak mereka pula untuk menikmati air yang kualitasnya baik dan tidak tercemar? Oleh karena itu, marilah kita jaga bersama air kita untuk warisan bagi anak cucu kita kelak.

Read More

UU HKPD PERKUAT KEARIFAN LOKAL?

oleh

Daddy Rohanady

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 5 Januari 2022. Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk memperkuat desentralisasi fiskal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Negara Kesatuan Rapublik Indonesia.

Mengingat pemerintahan di Indonesia terdiri dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dibutuhkan sinergitas program/kegiatan di semua tingkatan. Semua yang dilakukan pun harus hanya demi dan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Jika itu terjadi, barulah kita dapat mengatakan bahwa negara sudah hadir. Harapan bahwa masyarakat menjadi lebih sejahtera pun bukan hanya sebatas mimpi belaka.

Hal itu pasti akan menjadi angin segar untuk seluruh masyarakat. Mereka akan merasa "diurus" oleh negara. Mereka pun akan merasa sangat bahagia dan bangga menjadi warga negara republik yang kita cintai ini. 

Namun, untuk mewujudkan hal itu memang bukanlah perkara mudah. Dibutuhkan kesiapan mental dan semangat semua pihak untuk merealisasikannya. Dibutuhkan integritas dan loyalitas yang mumpuni demi kejayaan negeri ini. Jadi, sekali lagi, ini bukan perkara mudah.

Salah satu syarat mutlak yang harus dilakukan untuk mewujudkannya memang sinergitas, baik secara vertikal maupun horisontal. Sinergitas juga bukan hanya dalam satu urusan, tetapi dalam semua urusan, termasuk masalah fiskal.

Sebagai langkah konkret penguatan sinergi keuangan pusat dan daerah --terutama dalam mendukung perbaikan desentralisasi fiskal-- pada 2022 silam pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. 

UU HKPD menggantikan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satu upaya pembenahan yang dilakukan melalui UU HKPD adalah melakukan pembaruan rancangan transfer ke daerah (TKD), antara lain melalui redesain dana bagi hasil (DBH).

//Redesain DBH//

UU HKPD bertujuan untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif. Artinya, daerah diharapkan lebih fokus, efisien, dan efektif. Juga lebih peduli pada lingkungan masing-masing dalam pengelolaan fiskal.

Melalui HKPD yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, diharapkan mampu mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI. Ada 4 pilar utama yang digunakan, yaitu penguatan local taxing power, ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun, peningkatan kualitas belanja di daerah, serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Kebijakan fiskal harus dijaga agar tetap sehat dan mampu mengemban 3 fungsi utamanya, yaitu fungsi alokasi, ditribusi, dan stabilisasi. APBN maupun APBD dituntut harus gesit dan mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sangat dinamis. Tujuan utamanya untuk mewujudkan Reformasi Sumber Daya Manusia, Reformasi Fiskal, Reformasi Sektor Keuangan, serta Reformasi Struktural, dan Transformasi Ekonomi.

Berbagai capaian desentralisasi fiskal selama 20 tahun terakhir telah menunjukkan berbagai kinerja positif dan ikut berkontribusi dalam pencapaian kinerja nasional untuk mendorong pemerataan kemampuan keuangan daerah dan perbaikan layanan publik daerah. Selain itu, desentralisasi fiskal juga mendorong kemandirian fiskal pemerintah daerah dan peningkatan kualitas pembangunan di desa. 

Hal ini dapat terlihat dari kemampuan Pemerintah Daerah dalam memungut PAD meningkat, meskipun TKD masih dominan sebagai sumber utama pendapatan APBD. Dengan adanya implementasi UU HKPD ini diharapkan mampu mendorong optimalisasi kemampuan daerah dalam menggali PAD. 

Dari sisi pengelolaan Dana Desa juga telah dihasilkan jumlah Desa Mandiri yang meningkat secara signifikan dari 313 di tahun 2018 menjadi 11.456 desa di tahun 2023.

Meskipun telah menunjukkan kinerja-kinerja positif, pelaksanaan desentralisasi fiskal masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti pemanfaatan TKD yang belum optimal, struktur belanja daerah yang belum memuaskan, local tax ratio masih cukup rendah, pemanfaatan pembiayaan yang masih terbatas, sinergi fiskal pusat-daerah yang belum optimal.

UU HKPD mengedepankan transfer berbasis kinerja, perbaikan pengelolaan belanja daerah melalui disiplin yang ketat dan upaya penguatan sinergi fiskal nasional. Ini merupakan upaya perbaikan untuk memperkuat kualitas desentralisasi fiskal itu sendiri. Tanggung jawab lebih kuat ke daerah dalam upaya memperbaiki kualitas layanan publik dan memeratakan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sekali lagi, UU HKPD diharapkan dapat menciptakan pengalokasian sumber daya nasional secara efektif dan efisien melalui Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. UU HKPD juga diharapkan menjadi bagian dari agenda reformasi di bidang fiskal dan struktural untuk mencapai Indonesia Maju 2045.

//Kearifan Lokal?//

UU HKPD deiharapkan melahirkan kebijakan pembangunan yang lebih membumi di wilayah masing-masing. Kebijakan yang dihasilkan tentu saja akan sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah. 

Seiring dengan peningkatan Pendapatan Daerah, masing-masing kabupaten/kota diharapkan menjadi lebih mampu membiayai banyak program/kegiatan pembangunan. Tinggal bagaimana kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memilah dan memilih skala prioritas mana yang akan diambil pada setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing wilayah.

Di situlah sesungguhnya kearifan lokal bisa lebih mendapat skala prioritas utama. Dengan demikian, arah pembangunan semua kabupaten/kota akan menjadi lebih terarah. Tentu saja, semua pasti berharap bahwa masing-masing daerah akan menjadi lebih berdaulat dan maju, tanpa melupakan keberlanjutan.

Read More