BPD Munjul soal keberadaan dapur MBG " Jangan ambil untung berlebih"

INDOMEDIANEWS -Tidak banyak yang berani untuk mengatakan dan menunjukan sebuah kebenaran walaupun demi untuk kepentingan Masyarakat secara umum.

Termasuk tentang keberadaan Program MBG ( Makan Bergizi Gratis ) yang selama ini  mendapat sorotan dengan berbagai persoalan yang berbeda, dari mulai terjadinya keracunan hingga menu makanan yang dirasa tidak sesuai atau ketentuan dan tata kelola yang benar.

Dari sekian banyak persoalan tentang tata kelola pengelola MBG, hal yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya koordinasi atau komunikasi antara pihak pengelola MBG dengan pemerintahan Desa setempat.

Salah satunya disampaikan ketua BPD Munjul, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Mahmud Jazuli, yang menyoroti tentang kebenaran dan berlangsungnya Program Makan Bergizi Gratis.

"Pada prinsipnya kami sangat mendukung adanya program MBG, hanya saja  semuanya harus sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada " tuturnya,Jum'at 06/03/2026.

Dalam penuturannya, didampingi Sekretaris BPD Munjul,Rokhmat, dirinya menjelaskan, bahwa dukungan yang diberikan bukan berarti harus diam jika terjadi sesuatu yang dirasa kurang atau tidak benar.

"Di Desa Munjul ini ada 3 tempat pengelola dapur MBG ( Makan Bergizi Gratis ) sayangnyanya dari ketiganya ada diantaranya kurang koordinasi atau komunikasi dengan kami selaku Lembaga yang ada di Desa Munjul, bahkan kami sudah tiga kali melayangkan surat kepada tiga pengelola MBG, dari tiga surat yang kami layangkan, dua diantaranya memberikan sikap yang lumayan koperatif, sayangnya satu pengelola lagi, hingga saat ini belum dan tidak menunjukan sikap koperatif untuk memenuhi keinginan kami agar bisa duduk bersama dan membicarakan beberapa hal yang selama ini menjadi persoalan " tuturnya.

Saat ditanya apakah ada persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan atau keberadaan pengelolaan MBG di Desa Munjul, Mahmud Jazuli yang diamini Rokhmat dengan tegas membenarkan, bahwa ada beberapa persoalan yang dilanggar oleh pihak Pengelola MBG.

"Beberapa dugaan yang dilakukan pengelola Program MBG di Desa kami tidak sesuai aturan atau regulasi yang ada. Diantaranya adalah Regulasi tentang Rekrutmen Relawan SPPG ( Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ) dimana ketentuannya sudah sangat jelas, bahwa relawan harus dari warga Masyarakat sekitar, sedangkan dari beberapa hasil temuan dan informasi, ada beberapa relawan SPPG yang merupakan bukan warga Masyarakat Desa Munjul.

Selain itu dalam regulasi sudah diterangkan dengan tegas, pengelola MBG atau suplayer harus memanfaatkan atau mengutamakan keberadaan BUMdes di Desa dimana SPPG itu didirikan, dan yang tidak kalah pentingnya lagi adanya kualitas makanan atau menu yang sesuai dengan aturan, karena dari hasil yang kami peroleh, ada ketidak patutan kualitas menu dengan standar harga yang tetapkan, oleh karenanya kami meminta pihak pengelola maupun yayasan yang menangani dapur MBG Mau memenuhi keinginan kami selaku Perwakilan Warga Masyarakat Desa Munjul, untuk duduk bersama dan menjelaskan beberapa persoalan yang ada, jangan sampai keberadaan SPPG ini menjadi ladang korupsi dan semakin menambah kekayaan dan keuntungan pribadi, yang kami tahu, insentif untuk Yayasan pengelola MBG perharinya mencapai angka Rp.6.000.000,- masa sih dengan uang sebesar itu masih tega memangkas dari anggaran menu yang tujuannya bagi peningkatan Gizi Masyarakat, apalagi ada info yang kami terima, bahwa salah satu pengelolanya merupakan salah seorang wakil Rakyat"pungkasnya. (1)

Read More

AMKI Berbagi di Bulan Suci, Hadirkan Kebahagiaan bagi Anak Yatim Yayasan Al-Kahfi

INDOMEDIANEWS - Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat berbagi kebahagiaan Ramadan dengan anak yatim piatu di Yayasan Al-Kahfi, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Kamis (5/3/2026). Dalam kegiatan tersebut, pengurus AMKI membagikan paket makanan cepat saji kepada anak-anak panti asuhan sebagai bentuk kepedulian sosial di bulan suci.

Kegiatan yang mengusung tema “AMKI Berbagi di Bulan Suci Ramadan: Menebar Kepedulian Menguatkan Kebersamaan” itu dihadiri Ketua Umum AMKI Pusat Tundra Meliala, Sekretaris Jenderal Dadang Rachmat, Bendahara Umum Umi Sjarifah, Ketua Bidang Hukum Rukmana dan Humas Herdiana.

Ketua Umum AMKI Pusat Tundra Meliala mengatakan, kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian organisasi kepada anak yatim piatu sekaligus upaya memperkuat nilai kebersamaan di tengah masyarakat pada momentum Ramadan.

Menurut Tundra Meliala, Ramadan tidak hanya menjadi waktu untuk meningkatkan ibadah secara personal, tetapi juga kesempatan untuk memperluas kepedulian sosial kepada sesama, terutama kepada anak-anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang.

“Ramadan mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap sesama. Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim piatu. Semoga apa yang kami lakukan dapat menghadirkan senyuman dan menjadi bagian dari kebaikan yang terus mengalir,” ujar Tundra.

Ia menambahkan, dalam ajaran Islam, menyayangi anak yatim dan memberi makan orang yang berbuka puasa merupakan amalan yang dianjurkan dan memiliki nilai pahala yang besar.

“Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menyayangi anak yatim dan memuliakan mereka. Bahkan, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa juga dijanjikan pahala. Semoga kegiatan ini membawa keberkahan bagi kita semua,” tutur Alumnus PPRA 51 Lemhannas itu.

Ketua panitia kegiatan, Rukmana, menyampaikan bahwa kegiatan berbagi tersebut merupakan bentuk komitmen AMKI untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan sosial.

Ia berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan kebahagiaan bagi anak-anak panti, meskipun nilai yang diberikan tidak besar.

“Kami mohon maaf apabila yang kami berikan masih sederhana. Jangan dilihat dari besar kecilnya pemberian ini, tetapi dari niat kami untuk berbagi. Insyaallah ke depan kami berharap dapat melakukan kegiatan yang lebih besar dan menjangkau lebih banyak pihak yang membutuhkan,” ujar Rukmana.

Ia juga memberikan pesan kepada anak-anak di Yayasan Al-Kahfi agar tetap semangat dalam menatap masa depan.

“Kalian adalah generasi penerus bangsa. Teruslah belajar, tetap semangat meraih cita-cita, karena masa depan kalian sangat berharga bagi bangsa ini,” ucapnya.

Pengurus Yayasan Al-Kahfi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada AMKI Pusat atas perhatian dan kepedulian yang diberikan kepada anak-anak di panti asuhan tersebut.

Menurut pengurus yayasan, kegiatan seperti itu tidak hanya membantu secara materi, tetapi juga memberikan semangat dan kebahagiaan bagi anak-anak.

“Terima kasih kepada AMKI yang telah datang dan berbagi kebahagiaan bersama anak-anak di sini. Kami sangat mengapresiasi kepedulian ini dan berharap silaturahmi seperti ini dapat terus terjalin,” ujar salah satu pengurus yayasan.

Kegiatan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Selain penyerahan paket makanan, pengurus AMKI juga berinteraksi dengan anak-anak panti asuhan, menciptakan momen kebersamaan yang memperkuat nilai kepedulian di bulan suci Ramadan. (1c)

Read More

Panen perdana Ketapang Desa Cipeujeuh Kulon " Hasilnya membanggakan"

INDOMEDIANEWS - Panen perdana jagung pipil dilahan seluas 8 hektar milik Desa Cipeujeuh kulon, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon membuahkan sesuatu hal yang sangat membanggakan.

Dengan dilaksanakannya panen perdana ini, diharapkan progres kedepannya akan semakin baik sesuai program Pemerintah Pusat dalam peningkatan program ketahanan pangan.

Hal tersebut disampaikan Kuwu Cipeujeuh kulon, H.Lili Mashuri diruang kerjanya, Kamis,05/03/2026.

"Alkhamdulillah, saat pelaksanaan panen perdana program ketahanan pangan berupa penanaman jagung pipil, menghasilkan sesuatu yang sangat membanggakan, selain kualitasnya sangat baik, tentunya hasil dari panen tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Masyarakat Cipeujeuh Kulon, InsyaAllah, program ini akan terus berjalan sesuai dengan arahan atau ketentuan yang sudah diatur, pada prinsipnya selama program tersebut berdampak positif bagi kesejahteraan Masyarakat, kami pasti akan mendukungnya secara penuh" tuturnya.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan rasa Syukur atas segala limpahan rijki dari Allah SWT, dan terimakasih atas kehadiran dan turut sertanya Kapolsek Lemahabang dalam pelaksanaan panen perdana tersebut.

"Kapolsek Lemahabang beserta jajarannya turun langsung kelapangan dan turut memetik jagung yang telah siap panen, bahkan seluruh jajaran perangkat juga lembaga desa bersama-sama ikut andil dalam acara panen kali ini, semoga ini merupakan langkah awal menuju sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat bagi warga kami pada hususnya, dan seluruh Masyarakat Lemahabang bahkan Cirebon secara umum, yang terpenting adalah kita bekerja dengan hati dan tetap semangat dalam berkarya" pungkasnya.(1c)

Read More

Pemdes Japura Bakti tidak memiliki Kopdes " terkendala lahan "

INDOMEDIANEWS - Pemerintah Pusat mewajibkan kepada seluruh Desa se Indonesia untuk memiliki dan mendirikan Koperasi Merah Putih atau yang akrab dengan sebutan Kopdes ( Koperasi Desa )

Salah satu tujuan didirikannya Koperasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian Masyarakat dan menghilangkan kebiasaan Masyarakat dalam melakukan kegiatan Pinjaman Online yang berujung pada persoalan yang semakin besar bahkan tidak sedikit menimbulkan perceraian, permusuhan hingga kematian akibat keputusan asaan.

Sayangnya Program Kopdes tidak selalu mudah untuk diwujudkan karena adanya beberapa faktor.

Salah satunya yang terjadi di Desa Japura Bakti, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemdes setempat belum mendirikan grai Kopdes karena terkendala lahan.

Seperti disampaikan Kaur Perencanaan Desa Japura Bakti, Faturohman.

"Sampai saat ini di Desa Japura Bakti belum dibangun Grai Kopdes ( Koperasi  Desa ) keterlembatan tersebut dikarenakan tidak tersedianya lahan untuk membangun Koperasi Desa atau Koperasi Merah putih.

Ada beberapa titik yang sudah diajukan, namun semuanya tidak memenuhi standar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya hingga saat ini Program Koperasi Merah Putih hususnya dalam pembangunan Grai belum bisa terealisasi" tuturnya, Selasa, 03/03/2026.

Dengan belum berdirinya Kopdes tersebut dihawatirkan bisa menghambat pengajuan anggaran, ini juga yang dirasakan oleh pihak Pemdes Japura Bakti.

"Kami hawatir, dengan keterlambatan pembangunan Kopdes dapat berpengaruh pada pengajuan anggaran, karena yang kami dengar, salah satu prasyarat dalam mengajukan anggaran adalah telah berdirinya Grai Kopdes, andai hal ini menjadi kewajiban mutlak, kami meminta adanya kebijakan agar anggaran yang kami ajukan tidak terhambat karena belum berdirinya Kopdes, toh kami dari Desa telah mengajukan beberapa titik atau tempat untuk dijadikan Grai Kopdes, namun semuanya tidak masuk dalam ketentuan, salah satu penyebabnya adalah luas lahan yang kurang maupun tempat yang kurang strategis" pungkas pria yang akrab disapa Oman menegaskan.

Menyikapi hal tersebut, seharusnya Pemdes atau Kuwu sesegera mungkin melakukan Komunikasi dan Koordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi agar persoalan keberadaan Koperasi Merah putih dapat terselesaikan dengan baik dan tidak berimbas pada terjadinya hambatan dalam setiap pengajuan anggaran.(1c)

Read More

AMKI Jakarta Dorong Sinergi Penguatan Daya Saing UMKM Produk Halal

INDOMEDIANEWS-Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) DKI Jakarta atau AMKI Jaya dan Bank Syariah Nasional (BSN) menggelar acara Buka Bersama (Bukber) yang dirangkai Talk Show dan Santunan di kawasan Cawang Jakarta Timur, Kamis (26/2/2026).

Dalam sesi Talkshow dengan tema Lebih Berkah Pembiayaan bagi Pelaku UMKM Produk Halal hadir Sekretaris Utama (Sestama) BPJPH Dr Muhammad Aqil Irham M.Si, Commercial & SME Financing Division Head BSN Ferry Despriza, dan Moderator DR Agung Sudjatmoko yang dosen Universitas Binus dan Wakil Ketua umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).

BPJPH terus mendorong penguatan sinergi lintas sektor dalam memperkuat daya saing UMKM produk halal. UMK adalah salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Penguatan produk halal UMK adalah bagian dari tanggung jawab moral dan komitmen bersama dalam membangun ekosistem usaha yang berintegritas, produktif dan berkelanjutan.

Sertifikasi halal selain sebagai perlindungan bagi masyarakat juga berperan sebagai nilai tambah dalam meningkatkan daya saing, produk UMK baik di pasar domestik maupun global sehingga dapat memperluas akses pasar.

Dalam paparannya, Sestama BPJPH Aqil menegaskan penguatan UMKM produk halal tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor. Penguatan tersebut dilakukan dengan terus memperkuat sosialisasi, edukasi, literasi, hingga fasilitasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMK.

“Jumlah UMK kita sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga dibutuhkan sinergi dan kolaborasi semua pihak untuk membantu para pelaku UMK agar bersertifikat halal. Saat ini tren pasar menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap produk halal semakin meningkat,” imbuh Aqil.

Sehingga, sambung Aqil bahwa pelaku UMKM perlu merespons ini dengan serius. UMKM kita harus mengikuti perkembangan pasar. Konsumen hari ini semakin selektif dalam memilih produk. 

“Bahkan anak-anak Gen-Z saja sekarang kalau di mal atau di tempat-tempat umum kalau mau makan nanya dulu, ini sudah bersertifikat halal belum? Ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan daya saing,” imbuh Aqil yang mantan Direktur Jenderal (Dirjen) BPJPH Kementerian Agama (Kemenag). 

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat tersebut, lanjutnya, maka label halal kini bukan sekadar sebagai pemenuhan kepatuhan regulasi semata, tetapi telah menjadi variabel penting ekonomi. Karena itu, BPJPH hadir untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku UMK melalui berbagai kebijakan.

Termasuk program fasilitasi sertifikasi halal gratis atau SEHATI.  Setiap tahunnya, kami mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi pembiayaan sertifikasi halal UMK yang jumlahnya terus naik. Tahun ini meningkat sebanyak 1,35 juta sertifikat halal gratis dari tahun 2025 sebanyak 1,1 juta sertifikat.

Ditambahkan Aqil, namun jumlah ini tentu kecil jika dibandingkan dengan jumlah UMK yang begitu besar. Sehingga perlu kolaborasi melibatkan semua pemangku kepentingan terkait. Pendekatan kolaboratif ini dinilai menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem halal nasional.

Untuk itu, BPJPH terus memperluas kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya guna mempercepat akses sertifikasi halal bagi UMKM.

Kesempatan sama, Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga Sudaryano R Lamangkona menekankan hal senada tentang pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung penguatan UMKM, termasuk melalui pembiayaan syariah. 

Menurutnya, dukungan pembiayaan yang inklusif dan sesuai prinsip syariah menjadi instrumen penting untuk memperkuat UMKM produk halal. “Kita harus bersama-sama membangun UMKM untuk mendorong peningkatan perekonomian nasional,” ujar Sudaryano dalam sambutan.

“Saya berharap AMKI juga terus berperan aktif dalam mengedukasi dan menyosialisasikan pentingnya pembiayaan syariah serta penguatan UMKM halal kepada masyarakat luas,” demikian Sudaryano yang hadir untuk memberi sambutan pada acara Bukber AMKI Jaya.

Direktur Consumer Bank Syariah Nasional (BSN) Mochamad Yut Penta yang diwakili Commercial & SME Financing Division Head BSN Ferry Despriza mengatakan, bank syariah sangat strategis dalam penguatan UMKM produk halal, terutama melalui penyediaan pembiayaan yang sesuai prinsip syariah dan berkeadilan. 

Skema pembiayaan syariah memberikan alternatif permodalan yang lebih inklusif bagi pelaku UMKM, sekaligus mendorong tata kelola usaha yang lebih baik. Selain itu, bank syariah dapat mengintegrasikan pembiayaan dengan program pendampingan usaha.

Sehingga pelaku UMKM tidak hanya memperoleh akses modal, tetapi juga penguatan kapasitas manajerial dan keberlanjutan bisnisnya. Di sisi lain, bank syariah juga berperan dalam memperkuat ekosistem halal melalui sinergi dengan regulator, lembaga sertifikasi.

Dan pemangku kepentingan lainnya. Dukungan pembiayaan untuk proses sertifikasi halal, pengembangan produk, hingga ekspansi pasar menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing UMKM halal.

Ketua AMKI Jaya Heryanto mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan edukasi kepada para pelaku UMKM mengenai pentingnya pembiayaan syariah dalam mendukung pertumbuhan usaha produk halal yang berkelanjutan sekaligus mempererat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan santunan dan buka puasa bersama.

“Terus terang ide acara ini merupakan usaha saya mengawinkan program kampanye atau BPJPH sebagai badan baru yang khusus menangani sertifikasi produk halal dengan program promosi BSN yang merupakan bank nasional spin off dari Bank BTN. Alhamdulillah berjodoh,” tutur Heryanto dalam sambutannya.

Ketua AMKI Jakarta Heryanto menegaskan, penyelenggaraan bukber dan santunan ini merupakan bentuk nyata kepedulian sosial organisasi terhadap masyarakat. “Kegiatan ini adalah bagian dari komitmen AMKI untuk terus hadir di tengah masyarakat,” ujar Heryanto.

Sekaligus menjalankan peran strategis sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan publik. Insan media memikul peran penting dalam meningkatkan pemahaman publik terhadap berbagai isu strategis nasional.

“Media memiliki tanggung jawab besar dalam membangun kesadaran masyarakat, termasuk mengenai pentingnya pengembangan UMKM halal dan akses pembiayaan berbasis syariah," tambah Heryanto yang juga penanggungjawab semarak.co.

Lebih lanjut, Heryanto berharap kolaborasi antara media, pemerintah, dan pelaku usaha dapat terus diperluas. Penguatan UMKM membutuhkan kerja bersama yang berkesinambungan. “AMKI siap berperan aktif dalam menyosialisasikan penguatan UMKM halal agar manfaatnya makin luas dirasakan masyarakat," jelasnya.

Kembali Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Komunikasi dan Hubungan Antar Lembaga Sudaryano menyampaikan apresiasinya atas inisiatif AMKI yang menggabungkan kegiatan sosial dengan ruang diskusi ekonomi produktif.

“Saya mengapresiasi langkah AMKI yang tidak hanya berbagi melalui santunan, tetapi juga menghadirkan forum dialog yang mendorong penguatan UMKM dan pembiayaan syariah. Dukungan terhadap UMKM harus dilakukan secara menyeluruh dan konsisten,” ujarnya.

Ia berharap kegiatan serupa dapat terus digelar sebagai wadah komunikasi antara pemangku kepentingan. “Penguatan UMKM tidak bisa dilakukan setengah-setengah, tetapi harus menyeluruh dan konsisten melalui kolaborasi semua pihak. Kegiatan seperti ini penting sebagai wadah dialog antara pemangku kepentingan agar kebijakan dan kebutuhan pelaku UMKM bisa selaras," pungkasnya.

Acara ditutup penyerahan santunan kepada puluhan anak yatim dan berbuka bersama penuh keakraban. Momentum ini jadi simbol penguatan ekonomi dan kepedulian sosial dapat berjalan beriringan dalam satu semangat kebersamaan. 

“Kegiatan seperti ini penting sebagai wadah dialog antara pemangku kepentingan agar kebijakan dan kebutuhan pelaku UMKM bisa selaras," pungkasnya.

Acara ditutup dengan penyerahan santunan kepada puluhan anak yatim dan berbuka bersama penuh keakraban. Momentum tersebut menjadi simbol bahwa penguatan ekonomi dan kepedulian sosial dapat berjalan beriringan dalam satu semangat kebersamaan. (1c)

Read More

Tumpukan sampah dipenuhi belatung " tanggung jawab siapa ?"

INDOMEDIANEWS - Tumpukan sampah yang dipenuhi lalat dan belatung terlihat jelas di lokasi Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) Desa Mertapadawetan, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.

Lokasi yang berada tepat dipinggir jalan Raya dan berdekatan dengan terowongan kereta api tersebut sangat miris karena terkesan dibiarkan tanpa adanya penanganan yang maksimal.

Kondisi sampah yang kian menumpuk tersebut disampaikan salah seorang aktivis Cirebon Timur, Pepeng.

"Kami sangat miris dan kecewa melihat tumpukan sampah yang bukan saja merusak pemandangan, tapi mengeluarkan aroma yang sangat mengganggu pernafasan, bahkan bukan hanya itu, di lokasi sampah yang menggunung tersebut sudah dipenuhi oleh lalat dan belatung yang sangat menjijikan, dengan adanya hal tersebut, patut kami bertanya, siapa yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan persoalan sampah yang ada di Desa Mertapadawetan tersebut, apakah Mutlak menjadi tanggung Jawab pihak Pemdes setempat atau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon ? Atau mungkin keduanya tidak bertanggungjawab hingga sampah tersebut kian hari kian menggunung yang tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan persoalan yang semakin kompleks" tuturnya, Jum'at,27/02/2026.

Dari pantauan Media, dilokasi TPSS tersebut memang terlihat sangat jelas keberadaan sampah yang sudah memenuhi hampir keseluruhan lokasi TPSS, bahkan pintu masuk ke lokasi ex pengolahan sampah pun sudah tertutup oleh tumpukan sampah yang meluas hingga hampir ke bahu jalan, bahkan di tumpukan sampah pelastik yang berada dipinggiran jalan tersebut sudah dipenuhi oleh belatung dan lalat hijau yang sangat menjijikan.

Terkait persoalan sampah tersebut, Kuwu Mertapadawetan, Moh Munif .AR dalam penjelasannya yang kerap kali disampaikan, bahwa pihaknya akan melakukan pengalihan tempat pembuang sampah yang selama ini kerap menimbulkan persoalan.

"Kami rencananya akan memindahkan TPSS yang saat ini ada ke tempat lainnya yang mungkin akan lebih baik, dan TPSS yang saat ini ada akan dilakukan penutupan total" tuturnya.

Sayangnya stetmen Kuwu Mertapadawetan yang sudah dilontarkan beberapa waktu yang lalu hingga saat ini belum juga terealisasi hingga kian hari sampah dilokasi TPSS semakin menumpak dan mengeluarkan aroma tidak sedap. (1c)

Read More