Persoalan yang selama bergulirnya program MBG ( makan bergizi gratis ) seakan selalu hangat bahkan panas untuk menjadi bahan perbincangan.
Panasnya perbincangan semakin terasa, disaat pembesar BGN ( badan gizi nasional ) ditangkap dan langsung menggunakan rompi oranye karena terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dengan nilai yang sangat membuat panas seluruh Rakyat Indonesia ( kecuali para koloni atau yang turut merasakan nikmat hasil korupsi )
Beruntung, panasnya suhu terkait para pelaku korupsi yang memanfaatkan program MBG sedikit berkurang karena adanya kabar yang disampaikan Pemerintah Pusat, bahwa selama libur sekolah, program makan bergizi gratis dihentikan sementara.
Lantas apakah benar-benar penghentian program tersebut dapat menurunkan suhu panas Rakyat Indonesia ? Itulah yang saat ini tengah kembali menjadi perbincangan berbagai kalangan.
Banyak yang mengharap, agar program MBG diberhentikan secara permanen, karena menyedot anggaran yang sangat tidak sedikit, bahkan harus memangkas biaya pendidikan dan kesehatan.
Namun ada pula segelintir orang yang menginginkan MBG tetap dipertahankan, karena mampu menyerap tenaga kerja yang konon bernama relawan tetapi pendapatannya berlipat ganda jika di dibandingkan dengan tenaga honorer atau bahkan penjual makanan ringan.
Ironisnya, jika berdalih dapat mengurangi beban pengangguran, pertanyaannya berapa jumlah tenaga kerja yang berada di program MBG dengan jumlah para Anak Bangsa yang baru lulus dari sekolah dan sibuk mencari lahan pekerjaan.
Dari dua persoalan tersebut, tentunya mempunya keuntungan dan kerugian sendiri, sesuai dengan apakah kita benar-benar dapat menikmati manfaat dari adanya MBG atau mungkin malah kita membuat peluang orang kaya semakin meningkatkan kekayaannya, karena keuntungan dari program MBG sangatlah menggiurkan dan pasti menguntungkan.
Karena adanya persoalan tersebut, maka alangkah baiknya jika kita mengedepankan hati nurani dan mengedepankan kepentingan umum, ketimbang mengutamakan kepentingan pribadi, walau harus kehilangan pundi-pundi Rupiah.
Semua Pihak sudah saatnya berfikir jernih dan membuang ego, baik secara pribadi maupun golongan.
Andai semua Orang berani berkata jujur dan mengesampingkan ego personal, mungkin akan lebih baik jika program makan bergizi gratis dihentikan secara permanen dan mengalokasikan anggaran tersebut untuk pendidikan atau kesehatan.
Banyak warga atau golongan kecil yang hoby ngobrol sambil minum kopi di kedai pinggir jalan saling bercerita dan mengeluh, karena mereka menghitung menu yang disajikan dengan dalih peningkatan gizi, diduga tidak sesuai dengan nominal yang sudah ditentukan.
Katanya per porsi anggarannya Rp.10.000, tetapi pada saat menu itu diturunkan dan mulai dibagikan, nilainya dirasa tidak mencapai angka Rp.10.000.
Belum lagi ada dugaan adanya permainan harga antara pengelola SPPG dengan para rekanan ( produsen yang memiliki produk kebutuhan MBG )
Ada beberapa contoh yang patut menjadi pertimbangan, semisal MBG itu harus menyertakan salah satu menunya adalah roti, berapa harga roti yang sudah ada dalam anggaran Pengelola SPPG, dan berapa harga yang diturunkan untuk si pemilik atau produsen roti, apakah sesuai harga yang telah ditetapkan, atau harganya jauh lebih murah, namun dalam laporannya tetap sesuai dengan harga yang telah tercantum dan ditentukan oleh pihak SPPG itu sendiri.
Itu baru satu contoh roti, tidak menutup kemungkinan terjadi pula permainan harga terhadap produk lainnya .
Dengan banyaknya dugaan permainan demi meraup keuntungan dengan dalih MBG, sudah saatnya rasa ego dan gengsi berubah menjadi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.
Disaat pemerintahan awal dipimpin Presiden Prabowo, Rakyat kecil pada umumnya menyambut baik dan menyimpan harapan yang sangat tinggi, betapa tidak, saat itu Presiden Prabowo dengan tegas akan melakukan efesiensi dan pemangkasan anggaran yang dirasa banyak terjadi kesalahan dalam memanfaatkan anggaran .
Namun harapan itu hanya berjalan sesaat, karena imbas dari efesiensi anggaran ternyata malah menciptakan tanda tanya besar, mengapa ada pemangkasan anggaran namun justru malah membuat kisruh keadaan, terlebih saat mulainya beberapa program yang dicetuskan Prabowo terkesan dipaksakan.
Yang sangat terlihat nyata saat ini selain MBG adalah keberadaan Koperasi Desa Merah Putih.
Kita banyak mendengar, Program MBG anggaran yang dipangkas berasal dari pendidikan dan kesehatan, sementara untuk Koperasi merah putih, anggaran yang dipangkas adalah dari anggaran Desa.
Dampak dari pemangkasan anggaran Desa yang sangat dirasa adalah melambatnya pembangunan desa, hususnya dalam peningkatan infrastruktur.
Sayangnya, kita sebagai Rakyat kecil hanya bisa mengeluh tanpa mampu berbuat banyak, apalagi untuk memperotes dan melakukan tindakan.
Beruntung, ditengah kegalauan, saat ini masih ada gerakan Rakyat melalui aksi Mahasiswa yang begitu berani menyuarakan tentang ketidak Adilan dan menuntut adanya perbaikan, walau resikonya sangat tinggi.
Kini kita hanya mampu menanti hasil dari gerakan para Mahasiswa, apakah mampu membendung ketidak Adilan, atau mungkin akan terhenti karena adanya kekuatan yang lebih tinggi dengan dalih kondusifitas dan keamanan.
Akhirnya penulis hanya berharap, keluhan dan kritikan yang disampaikan, semata demi keadilan dan bukan diartikan sebagai pembangkangannya, apalagi profokasi... Wassalam.
