3 Feb 2026

Budayawan Cirebon soroti keberadaan Wisata

INDOMEDIANEWS - Seakan berjalan ditempat dan bahkan lambat dalam pengembangan wisata yang ada di Kabupaten Cirebon terjadi karena adanya banyak faktor, diantaranya adalah kekurang pahaman para pemangku kebijakan yang bergerak dibidang perpariwisataan.
Hal tersebut dipaparkan salah seorang penggiat seni budaya dan wisata, sekaligus ketua FPK ( Forum pembauran kebangsaan)  H.Taufik,  yang menyikapi terjadinya kelambatan dalam pengembangan wisata.

"Kabupaten Cirebon sebetulnya memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa, hanya saja memang selama ini terkesan wisata di Kabupaten Cirebon jalan ditempat, pertanyaannya mengapa bisa demikian, tentunya ada beberapa faktor penyebabnya, diantanya adalah kekurang pahaman para pemangku kebijakan yang bergerak dibidang perpariwisataan, semisal kurangnya memahami apa itu konsep wisata dan bagaimana cara mengelola wisata agar bisa berkembang dan tidak bersifat gebragan" tuturnya, Selasa,03/02/2026.

Lebih lanjut Taufik menuturkan, bahwa keberadaan wisata seharusnya disesuaikan dengan tempat atau keadatan yang ada di desa itu sendiri, semisal kita ambil contoh di Kecamatan Lemahabang, menurut hemat kami, di kecamatan Lemahabang ada beberapa desa yang memiki potensi wisata yang sangat menjanjikan, seperti Desa Belawa yang dikenal dengan wisata Kura-Kura, Cipeujeh wetan yang dikenal dengan hintip tahunya, Desa Asem dengan konsep bakri, Tuk Karang Suwung dan Sindang Laut dengan wisata religinya dan Desa Sigong yang merupakan desa Budaya dengan Wayang golek cepak, semuanya merupakan tempat yang sangat potensial untuk dijadikan wisata, hanya saja persoalannya tempat yang potensi tersebut kurang bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh beberapa pihak, termasuk pemerintahan desa itu sendiri, intinya mereka yang bergerak dibidang pariwisata harus memiliki kemampuan tentang bagaimana caranya mengembangkan wisata secara langsung, dalam artian bukan berdasarkan katanya atau hanya belajar dari gogel, jadi kalau ingin memajukan wisata harus disesuaikan denga kondisi desa itu sendiri dan kearifan yang ada di desa tersebut, jangan sampai hanya sebatas membangun tanpa ada konsep kelanjutan yang jelas" pungkasnya.(1c)

Perlukah Program MBG dipertahankan ?

Penulis R.Agus Syaefuddin

Harus diyakini, apapun program yang dicanangkan oleh Pemerintah dipastikan bertujuan baik demi Masyarakat.
Namun tentunya baik saja tidak cukup, harus diimbangi dengan berbagai pertimbangan dan kearifan yang benar-benar bermanfaat bagi Masyarakat tanpa merugikan sebagian Masyarakat lainnya.
Hal ini pula yang terjadi dalam pelaksanaan Program MBG ( Makan Bergizi Gratis)
Disatu sisi, program tersebut memberikan keuntungan bagi banyak pihak, seperti mengurangi dampak pengangguran, memberikan kesempatan pekerjaan, memberikan Hak Anak Bangsa untuk menikmati makanan yang bergizi tanpa harus membayar, meningkatkan kualitas mutu kesehatan dan lain-lain.
Namun pada kenyataannya, program yang sangat baik tersebut tidak dibarengi dengan kebaikan lainnya.
Diantara dari dampak adanya program MBH tersebut adalah banyak terjadi keracunan akibat makanan yang disalurkan, berkurangnya pendapatan pedagang kecil yang diakibatkan karena barang yang diperlukan sudah di drop oleh pengelola dapur MBG, hususnya para pedagang buah eceran dan sejenisnya, tidak sesuainya nutrisi atau kebutuhan yang sesuai dengan usia para penerima makan bergizi gratis, karena setiap usia tidak sama nilai pemenuhan gizinya.
Dari beberapa hal yang terjadi selama ini, tentunya perlu mendapat perhatian dan kajian lebih mendalam, apakah Program tersebut layak dipertahankan atau lebih baik dialihkan untuk program lainnya.
Betapa tidak, anggaran untuk makan bergizi tersebut nilainya sangat luar biasa, sementara manfaatnya kerap kali menimbulkan persoalan.
Dari berbagai data yang diperoleh, Anggaran untuk program MBG dalam setiap tahunnya menepan anggaran  sebesar Rp. 71 Triliun, jika dirata-rata setiap bulannya mencapai angka Rp.5, 92 Triliun, inipun bisa berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan.
Andai saja anggaran tersebut dialihkan untuk pendidikan atau kesehatan, mungkin akan lebih baik dan bermanfaat bagi semua lapisan Masyarakat tanpa ada yang merasa dirugikan.
Ironisnya, walaupun banyak menimbulkan persoalan, bahkan banyak sekolah yang menolak program MBG, nyatanya program tersebut terus berjalan.
Ada secerah harapan dengan stetmen yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa ) yang mengatakan akan menghentikan program MBG tersebut, namun apakah mampu hal tersebut dijadikan kenyataan, sementara yang memegang kekuasaan penuh adalah Presiden Republik Indonesia, dan Program MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden Republik Indonesia ( Prabowo)
Andai saja keegoisan bisa dipinggirkan, tentunya tidak ada kata malu atau gengsi untuk merubah sebuah program ke program lainnya yang lebih bermanfaat dari sekedar bermanfaat.
Kini kita hanya bisa berharap, agar Pemerintah lebih Arif dan bijak dalam menentukan berbagai kebijakan, sekali lagi, penulis hanya menegaskan, baik saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan kata "BENAR" dan istilah benar ini jangan dijadikan sebuah kebenaran jika ujungnya untuk pembenaran sendiri.

2 Feb 2026

Kura-Kura langka Cikuya "kekurangan lahan penangkaran'"

INDOMEDIANEWS -Aktifis Cirebon Timur yang akrab disapa Bunda Lili, menyoroti Keberadaan Obyek Wisata Edukasi Cikuya, yang berlokasi di Desa Belawa, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon.
Wanita yang aktif di bidang Kemasyarakatan ini mengharapkan adanya perhatian dari Pihak Pemerintah untuk keberlangsungan Wisata Cikuya yang identik dengan keberadaan Kura-kura langka.

"Kami saat ini hadir bersama Ibu-ibu senam untuk melihat secara langsung keberadaan Obyek wisata Cikuya, menurut saya wisata Cikuya ini merupakan salah satu Obyek Wisata yang harus didukung dan diperhatikan secara penuh oleh Pemerintah, baik Kabupaten, Provinsi maupun pusat, mengapa demikian, karena di Kabupaten Cirebon, Wisata Cikuya ini merupakan wisata edukasi dan konservasi bagi berkembangbiaknya Kura-kura yang masuk dalam kategori langka, secara keseluruhan memang terlihat wisata ini sudah sangat asri dan cocok untuk dijadikan salah satu tempat kunjungan wisata, hanya saja mungkin akan lebih baik lagi jika diperluas dan ditambah fasilitas lainnya, oleh karenanya, kami sangat berharap, agar instansi atau Dinas terkait lebih memperhatikan keberadaan wisata ini, jangan sampai Kura-kura langka ini punah hanya karena kurangnya fasilitas pendukung" tuturnya, Minggu, 01/02/2026.

Senada hal tersebut disampaikan salah seorang anggota atau pengurus Pokdarwis, yang akrab disapa Kang Awod, dirinya menjelaskan, bahwa kekurangan Cikuya adalah terbatasnya lahan.

"Kami selain mengurus dan membudidayakan keberlangsungan Kura-kura  berjenis labi-labi ini, hal lainnya adalah bagaimana agar wisata Cikuya ini tetap bisa ada dan berupa untuk terus meningkatkannya, ini semua kami lakukan semata agar Kura-kura langka ini tidak punah" tuturnya.

Lebih lanjut Awod menuturkan, bahwa kendala yang terus ada dan belum bisa terselesaikan adalah keterbatasan lahan untuk membudidayakan Kura-kura.

"Idealnya kami memiliki tempat penangkaran yang memadai, saat ini Balong penangkaran yang ada hanya berjumlah tiga ditambah satu Balong utama, seharusnya minimalnya ada lima Balong penangkaran dengan ukuran yang memadai, sementara Balong yang ada saat ini selain ukurannya terlalu kecil, juga jumlahnya kurang, jika hal ini terus demikian, maka kami akan kesulitan untuk memelihara agar Kura-kura ini tetap ada, oleh karenanya kami sangat berharap kepada Dinas terkait untuk memberikan perhatian akan kelangsungan wisata Cikuya, terutama adanya penambahan dan perluasan lahan, agar selain bisa memaksimalkan dalam mengurus Kura-kura yang kian hari kian bertambah, juga bisa menambah fasilitas wisata, agar para pengunjung lebih tertarik untuk datang dan menikmati wisata edukasi Cikuya, yang merupakan satu- satunya wisata yang menyuguhkan Kura-kura langka berjenis labi-labi" harapnya.(1c)

30 Jan 2026

Kuwu Mertapadawetan berharap Puskesos yang baru segera terbentuk

INDOMEDIANEWS - Pemerintah desa Mertapadawetan, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, terus berupaya untuk menyelesaikan persoalan terkait pembekuan kepengurusan Puskesos yang lama.
Sebelumnya ada beberapa yang mengatasnamakan Masyarakat menuntut adanya pergantian kepengurusan Puskesos dengan segala persoalannya.
Menyikapi hal tersebut, dengan sigap Kuwu Mertapadawetan, Moh.Munif.AR melakukan pembekuan dan mengeluarkan pengumuman rekrutmen kepengurusan Puskesos yang baru.
Hal tersebut disampaikan Kuwu Munif di ruang kerjanya, Jum'at 30/01/2026.

"Kami sudah memenuhi tuntutan Masyarakat untuk melakukan evaluasi dan pembekuan terhadap pengurus Puskesos karena adanya beberapa aduan, dan langkah yang telah kami lakukan selain pembekuan adalah membuka lowongan atau kesempatan bagi warga Masyarakat yang minat menjadi pengurus Puskesos" tuturnya.

Lebih lanjut Munif menjelaskan, bahwa langkah yang telah ditempuh adalah dengan melakukan koordinasi dengan pihak Dinsos Kabupaten Cirebon, termasuk memberikan daftar atau nama calon pengurus Puskesos yang baru.

"Ada 7 nama Calon pengurus Puskesos yang telah kami kirimkan kepada Dinas Sosial, dimana nantinya yang menentukan siapa yang masuk atau tidak sepenuhnya ada ditangan Dinsos, kami hanya sebatas menyerahkan nama -namanya saja, bahkan dari informasi yang saya terima, bahwa Dinsos akan melakukan sesi wawancara kepada para calon pengurus Puskesos yang InsyaAllah akan dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 3 Februari 2026, karena sesi wawancara ini akan dilaksanakan kepada seluruh calon Pengurus Puskesos dari beberapa desa lainnya, harapan saya sebagai Kuwu agar pembentukan pengurus Puskesos yang baru bisa secepatnya terealisasi, ini perlu dilakukan agar pelayanan terhadap Masyarakat tidak terhambat, oleh karenanya,  selama beberapa hari ini saya terus berkomunikasi dengan pihak Dinsos agar mempercepat kepengurusan Puskesos, jadi kami berharap jangan sampai ada stigmen bahwa pihak Pemdes tidak berupaya maksimal dalam menyelesaikan persoalan Puskesos" pungkasnya. (1c)

Tinah Terpilih menjadi Ketua PAC PDIP Kec Lemahabang

INDOMEDIANEWS - Tinah, Anggota DPRD Kabupaten Cirebon,  dipilih menjadi ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon. Acara yang berlangsung di GOR Desa Asem, berlangsung kondusif.

Dalam keterangannya, Ketua DPC PDI Perjuangan, Rudiana mengatakan, pemilihan ketua ini sebagai bentuk kepatuhan pada partai dalam melaksanakan roda organisasi. "Alhamdulillah, kegiatan berlangsung kondusif, hingga memutuskan saudari Tinah menjadi Ketua PAC Kec Lemahabang" tuturnya, Kamis (29/1/2026).

Rudiana menjelaskan, dalam melaksanakan roda partai diperlukan sinergitas yang baik dari seluruh elemen partai, termasuk PAC Lemahabang yang perlu maksimalkan mesin partai dengan menambah kursi di Dapil VI. "Kedepannya, Dari dua kursi, ditargetkan tiga kursi di Dapil VI pada Pileg mendatang," jelasnya.

Sementara itu, Ketua PAC Lemahabang terpilih, Tinah mengungkapkan, akan semaksimal mungkin dalam menggerakkan mesin partai di kecamatan ini. "Dengan kebersamaan, target kursi pada Pileg mendatang akan tercapai," ungkapnya.

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Dapil VI ini mengucapkan terima kasih pada seluruh pengurus dan pimpinan yang mempercayakan dirinya menjadi ketua. "Mari kita bersama-sama bekerja dan memberikan yang terbaik bagi Masyarakat Cirebon, kita satukan visi misi agar Kabupaten Cirebon semakin maju dan berkembang dalam segala aspek positif" jelasnya.(1c)

29 Jan 2026

warung depan ex pasar Desa siap ditertibkan "Kuwu Mertapadawetan akan gelar Musdes"

INDOMEDIANEWS -Pemerintah desa Mertapadawetan, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, terus melakukan pembenahan dan penertiban bangunan , hususnya terkait keberadaan pedagang yang membangun lapak atau tempat berjualan yang dirasa tidak elok atau menciptakan kesan kumuh.langkah yang telah dilakukan Pemdes Mertapadawetan adalah dengan melakukan penertiban para pedagang yang berada di samping depan halaman Kantor desa setempat dan membangun beberapa kios bagi para pedagang agar terlihat rapih dan tertata.
Pembenahan bagi para pedagang pun diharapkan tidak berhenti sampai disitu, hususnya bagi para pedagang yang berada didepan ex pasar mertapadawetan.
Terlihat beberapa kios dibangun di depan pasar tersebut yang telah lama terbengkalai.hal ini tentunya harus menjadi perhatian pihak pemerintah desa mertapadawetan, agar penertiban para pedagang harus dilakukan agar penataan semakin terlihat apik.
Dari informasi yang diperoleh, bahwa pembangunan beberapa warung yang berada didepan ex pasar tersebut adalah milik perairan atau PU.
Keberadaan tanah tersebut dibenarkan oleh salah seorang pegawai PUPR, Maman. 

"Memang benar, tanah tersebut bukan milik desa, tapi milik PU, rencana memang akan dilakukan penertiban atau pembongkaran beberapa warung yang berdiri diatas lahan milik PU, namun demikian tentunya keputusan akhirnya kami serahkan kepada kesiapan pemerintah Desa, dalam artian jangan sampai menimbulkan persoalan yang berdampak pada pemerintah desa itu sendiri" tuturnya.Selasa,27/01/2026.

Sementara itu, Kuwu Mertapadawetan, Moh.Munif AR membenarkan adanya wacana penertiban beberapa warung yang berada di dipen ex pasar tersebut.

"Rencananya memang akan dilaksanakan penertiban, hal ini tentunya sebagai langkah kami agar warung-warung tersebut tidak mengurangi keasrian, apalagi saat ini tengah dilaksanakan pembangunan grai koperasi merah putih, namun demikian tentunya sebelum melakukan penertiban, terlebih dahulu kami akan melakukan Musdes dan memanggil semua pemilik warung untuk mencari solusi yang terbaik, InsyaAllah awal Bulan Februari kami akan memanggil semua pemilik warung untuk mencari solusi terbaik, rencananya sih kami berencana menyediakan lahan di samping ex pasar, tetapi keputusan finalnya kita tunggu dari hasil pertemuan dengan para pemilik warung" tuturnya. (1c)