Jaga Jarimu di Bulan Ramadhan

R.Agus Syaefuddin

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghadirkan kehidupan baru bagi manusia, dimensi realitas hidup yaitu kehidupan nyata dan kehidupan maya. Gaya dan pola hidup manusia modern adalah kehidupan internet. Bahkan realitas internet membentuk identitas baru yang disebut generasi internet (netizen) atau warganet. Generasi netizen menggabungkan pola, gaya dan struktur hidup dunia maya dengan dunia nyata dalam relasi informasi dan komunikasi. Internet menjadi kebutuhan dasar hidup, setara dengan kebutuhan primer sandang, pangan dan papan. Realitas generasinet semua orang bebas berekspresi mengaktulisasikan diri, konten-konten berita dikemas sedemikian rupa hingga sulit membedakan mana yang benar dan tidak.

Ajaran Islam telah memprediksi suasana bathin warganet atas berita hoax, maka islam menghadirkan tuntunan yang disebut tabayyun (melakukan klarifikasi atas setiap berita atau informasi yang diterimanya). Setiap informasi yang tidak benar, hoax, bohong, fitnah sangat berdampak buruk terhadap relasi sosial masyarakat, sehingga Islam menempatkan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Rasa-rasanya tidak sempurna warganet jika setiap infomrasi yang diterima tanpa dishare. Bahagia jika infomrasi yang diterima telah diteruskan kepada orang lain tanpa mengetahui isi informasi tersebut sudah dikemas dalam bentuk gambar, infrografis, video atau film pendek bahkan sudah diedit sesuai keinginan. Hasil editan yang sangat menarik, disesuaikan dengan selera warganet tanpa peduli etika, nilai dan norma, terutama norma agama.

Pada situasi seperti ini tentu ada tantangan tersendiri bagi umat Islam yang menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa patut menjaga totalitas jiwa raga, memelihara dan menahan hati, penglihatan, pendengaran, perkataan termasuk jari-jari manis yang berfungsi mengetik dan menyebarkan informasi melalui smartphone, tab, laptop agar tidak mengetik, like, menyebarkan informasi yang mengandung fitnah, hoax, ujaran kebencian dsb. Sebab pada hakekatnya dari like sesunggunya anda telah menyetujui isi informasi. Jika yang kita like dan share itu fitnah dan hoax maka kita ikut andil menyebarkan berita yang tidak benar.

Ada fenomena menarik dari warganet hari ini lebih memilih membuka aib dalam rumah tangga yang tidak sepatutnya diperlihatkan, bahkan aib masa lalunya menghiasai ruang sosial media, yang kemudian mendapat “like” dan komentar warganet yang beragam sekaligus memburukkan keadaan dengan komen yang tidak sepatutnya atau tidak layak. Situasi seperti ini sangat disayangkan khususnya bagi warganet yang sedang menjalankan ibadah puasa ikut menjadi pelaku secara sadar atau tidak sadar menyebarkan informasi hoax.

Perlu ada pendewasaan penggunaan media bagi warganet, sebab menjadi tanggungjawab lebih besar secara personal untuk tidak terus menyebarkan maklumat atau bahan berita yang mengaibkan, informasi hoax dan lainnya. Patut mendewasakan jari-jari manis dari kita semua untuk tidak mudah menyebarkan fitnah dan berita palsu.

Islam mengajarkan menjaga lisan dan tangannya. Rasulullah saw bersabda yang artinya “Mereka bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimanakah Islam yang paling afdhal itu?” Beliau menjawab, “Seorang muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari bencana akibat perbuatan lidah dan tangannya.” (H.R. Bukhari). Islam mengajarkan bahwa menyelamatkan orang lain dari akibat perbuatan ucapan dan jari-jari manisnya adalah seorang Islam yang baik.

Di bulan suci Ramadhan sekaligus beribadah puasa hendaknya menjaga jari-jari manis dari tidak menyebarkan informasi hoax, fitnah, gibah dan aib dirinya maupun orang lain, karena akan mempengaruhi nilai pahala ibadah puasa, meskipun tidak secara langsung membatalkan puasanya. Harus dewasa menggunakan jari-jari manis meneruskan informasi yang belum tahu pasti kebenarannya.Selamat menjalankan Ibadah Puasa.

Read More

Hanya karena Alat Tulis "Siswa Sekolah Dasar Akhiri hidup" Pemerintah harus bijak

Penulis : R.Agus Syaefuddin

Tragis, kemiskinan telah meruntuhkan moral dan kepercayaan kehidupan seseorang hingga memutuskan jalan pintas demi mengakhiri penderitaan sebagai jalan terbaik.

Betapa miris, bukan hanya kemiskinan bersifat materi, namun kemiskinan batiniah dan lainnya menjadi faktor penunjang seseorang untuk mengambil langkah pintas sebagai salah satu solusinya.

Dampak kemiskinan tidak hanya terjadi kepada seseorang untuk berbuat kejahatan, namun yang lebih tragis lagi adalah mengakhirinya dengan cara mengakhiri hidupnya.

Baru saja terjadi, Gadis cilik berusia 10 tahun yang baru duduk dibangku kelas 4 Sekolah Dasar di suatu daerah, nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri hanya karena tidak bisa memiliki alat kelengkapan sekolah.

Ini tidak perlu dijadikan ajang perdebatan yang berkepanjangan, namun yang perlu dipahami adalah, kemiskinan yang menerpanya sebagai salah satu faktor utama terjadinya hal tersebut.

Jika saja kita atau Pemerintah bisa berfikir bijak dan menghapus ego atau ambisi, hal tersebut bisa dihindari dengan cara yang lebih bijak dan penuh nalar sebagai Manusia.

Bisa kita bayangkan, Anak yang masih usia sangat kecil, mengambil jalan pintas karena kekecewaan yang nilainya sangat kecil, dengan mudahnya mengakhiri hidupnya dan meninggalkan luka mendalam bagi semua pihak yang memiliki naluri sebagai Manusia.

Ini hanya sebagian contoh yang mungkin akan terus terulang jika tidak segera diambil langkah yang kongkrit.

Menilik hal tersebut, penyebab dari terjadinya peristiwa yang memilukan ini hanya karena tidak adanya biaya untuk memenuhi kebutuhannya sebagai Siswa atau pelajar karena aspek kemiskinan.

Jika saja kita sebagai Anak Bangsa bisa memberikan masukan atau evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang diterapkan Pemerintah, mungkin akan lebih baik program yang selama ini menjadi perbincangan, seperti salah satunya adalah Program MBG ( Makan Bergizi Gratis) dialihkan menjadi Program Pendidikan Gratis tanpa kecuali dengan aturan Hukum yang tegas.

Selama ini Memeng sering didengungkan adanya sekolah gratis atau lainnya, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi pungutan atau apapun namanya dengan dalih yang seakan membenarkan.

Coba kita berfikiran Arif, berapa banyak anggaran yang digelontorkan dalam program MBG, jika dihitung secara kasar, setiap Siswa penerima MBG dianggarkan pada kisaran Rp.10.000 per porsi, diambil rata-rata setiap Bulannya adalah 25 porsi, maka per Siswa dianggarkan sebesar Rp.250.000.

Andai saja anggaran sebesar itu dialihkan untuk biaya pendidikan, akan lebih berdampak positif.

Dengan kekuasaan yang dimiliki Pemerintah, tentunya hal tersebut tidaklah sulit, dengan catatan, Sekolah dimanapun tidak diperbolehkan memungut sepeserpun kepada para Siswa, termasuk Sekolah diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan para Siswa, seperti perlengkapan Sekolah, dari mulai alat tulis hingga seragam Sekolah.

Jika ditemukan adanya Sekolah yang melakukan pungutan dengan dalih apapun, terapkan Hukum Pidana.

Coba kita berfikiran positif, andai setiap sekolah memiliki minimalnya seratus Siswa, maka dalam setiap Bulan Sekolah akan menerima anggaran sebesar Rp.25.000.000 jika dikali 12 Bulan, maka Sekolah akan menerima Anggaran sebesar Rp.300.000.000.

Dengan jumlah sebesar itu, tentunya bisa menunjang kualitas pendidikan lebih baik, termasuk mampu mensejahterakan para Guru Honor dan menambah fasilitas pendidikan lainnya.

Uraian diatas, merupakan pemikiran yang sangat simpel dan bisa dikalkulasi dengan tidak memerlukan pemikiran para pemikir ulung.

Hanya saja, apapun yang ada dipikiran Rakyat terkadang dikalahkan oleh kebijakan dan kepentingan segelintir orang atau golongan.

Semoga dengan terjadinya peristiwa gantung diri yang dilakukan oleh Siswa Sekolah yang baru berusia 10 Tahun, mampu membuka mata hati dan menghilangkan keegoan dan keserakahan demi kepentingan yang selalu mengatasnamakan RAKYAT.

Read More

Perlukah Program MBG dipertahankan ?

Penulis R.Agus Syaefuddin

Harus diyakini, apapun program yang dicanangkan oleh Pemerintah dipastikan bertujuan baik demi Masyarakat.

Namun tentunya baik saja tidak cukup, harus diimbangi dengan berbagai pertimbangan dan kearifan yang benar-benar bermanfaat bagi Masyarakat tanpa merugikan sebagian Masyarakat lainnya.

Hal ini pula yang terjadi dalam pelaksanaan Program MBG ( Makan Bergizi Gratis)

Disatu sisi, program tersebut memberikan keuntungan bagi banyak pihak, seperti mengurangi dampak pengangguran, memberikan kesempatan pekerjaan, memberikan Hak Anak Bangsa untuk menikmati makanan yang bergizi tanpa harus membayar, meningkatkan kualitas mutu kesehatan dan lain-lain.

Namun pada kenyataannya, program yang sangat baik tersebut tidak dibarengi dengan kebaikan lainnya.

Diantara dari dampak adanya program MBH tersebut adalah banyak terjadi keracunan akibat makanan yang disalurkan, berkurangnya pendapatan pedagang kecil yang diakibatkan karena barang yang diperlukan sudah di drop oleh pengelola dapur MBG, hususnya para pedagang buah eceran dan sejenisnya, tidak sesuainya nutrisi atau kebutuhan yang sesuai dengan usia para penerima makan bergizi gratis, karena setiap usia tidak sama nilai pemenuhan gizinya.

Dari beberapa hal yang terjadi selama ini, tentunya perlu mendapat perhatian dan kajian lebih mendalam, apakah Program tersebut layak dipertahankan atau lebih baik dialihkan untuk program lainnya.

Betapa tidak, anggaran untuk makan bergizi tersebut nilainya sangat luar biasa, sementara manfaatnya kerap kali menimbulkan persoalan.

Dari berbagai data yang diperoleh, Anggaran untuk program MBG dalam setiap tahunnya menepan anggaran  sebesar Rp. 71 Triliun, jika dirata-rata setiap bulannya mencapai angka Rp.5, 92 Triliun, inipun bisa berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Andai saja anggaran tersebut dialihkan untuk pendidikan atau kesehatan, mungkin akan lebih baik dan bermanfaat bagi semua lapisan Masyarakat tanpa ada yang merasa dirugikan.

Ironisnya, walaupun banyak menimbulkan persoalan, bahkan banyak sekolah yang menolak program MBG, nyatanya program tersebut terus berjalan.

Ada secerah harapan dengan stetmen yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa ) yang mengatakan akan menghentikan program MBG tersebut, namun apakah mampu hal tersebut dijadikan kenyataan, sementara yang memegang kekuasaan penuh adalah Presiden Republik Indonesia, dan Program MBG merupakan salah satu program unggulan Presiden Republik Indonesia ( Prabowo)

Andai saja keegoisan bisa dipinggirkan, tentunya tidak ada kata malu atau gengsi untuk merubah sebuah program ke program lainnya yang lebih bermanfaat dari sekedar bermanfaat.

Kini kita hanya bisa berharap, agar Pemerintah lebih Arif dan bijak dalam menentukan berbagai kebijakan, sekali lagi, penulis hanya menegaskan, baik saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan kata "BENAR" dan istilah benar ini jangan dijadikan sebuah kebenaran jika ujungnya untuk pembenaran sendiri.

Read More

MBG berdampak pada Masyarakat Bawah " tepatkah? "

Penulis : R. Agus Syaefuddin

MBG ( makan bergizi gratis ) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan gizi Anak Bangsa.

Keberadaan MBG sendiri sangat dinantikan oleh banyak kalangan, terlebih lagi para pelajar dari tingkat PAUD Hingga SLTA.

Program tersebut merupakan salah satu program unggulan pemerintah ( Presiden) sesuai janji politiknya saat pencalonan.

Program yang menelan anggaran tidak sedikit tersebut diharapkan akan berdampak positif pada perkembangan dan kesehatan Anak Bangsa.

Sayangnya, program positif tersebut tidak dibarengi dengan penelitian atau peninjauan yang lebih dalam, apakah hanya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, hingga melupakan aspek lainnya ?

Dalam kenyataannya, program tersebut memang meningkatkan taraf kehidupan Masyarakat banyak, yang salah satunya adalah selain peningkatan gizi juga terbukanya lahan pekerjaan.

Namun apakah hanya cukup sampai disitu, tentunya tidak.

Tujuan baik jika tidak dibarengi dengan kebaikan lainnya tentu akan menimbulkan dampak yang kurang baik.

Keberadaan MBG tentu menyerap banyak faktor, salah satunya adalah meningkatnya kebutuhan bahan pokok yang diperuntukan bagi kelancaran MBG itu sendiri.

Beberapa penunjang MBG antara lain adalah membutuhkan stok beras yang cukup, Buah-buahan, dan kelengkapan lainnya termasuk tenaga kerja yang tidak sedikit.

Tetapi harus disadari, dampak yang terjadi dengan dibutuhkannya berbagai ketersedian barang tersebut adalah menangisnya para pedagang kecil, hususnya yang bergerak dibidang perdagangan Buah-buahan.

Saat ini, para pedagang kecil atau eceran sangat kesulitan untuk membeli Buah-buahan, karena para pedagang besar lebih condong menjual buahnya untuk keperluan MBG ( kualitas penjualan yang tidak sedikit) ketimbang dijual kepada pedagang buah eceran.

Karena sulitnya mendapatkan Buah-buahan, akhirnya kalaupun ada harganya tentu tidaklah murah .

Hal lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah dampak dari tenaga kerja MBG, yang rata-rata tenaga kerjanya kaum perempuan ( Ibu Rumah Tangga).

Mungkin dampak dari tenaga kerja tersebut tidak akan terlihat langsung, namun tidak menutup kemungkinan, dengan seiringnya waktu baru akan terlihat dampaknya, salah satunya adalah berkurangnya perhatian terhadap kelangsungan rumah tangga, dimana yang biasanya bisa mengurus keluarga dengan maksimal akan berkurang karena imbas dari pekerjaannya.

Sehari dua hari atau bahkan hitungan bulan mungkin tidak akan ada dampaknya, namun akankah bertahan dengan kurun waktu tahunan.

Kita lihat secara nyata, para pekerja yang umumnya kaum ibu-ibunya memulai pekerjaannya ditengah malam ( jam 12 malam ) yang dilakukan dalam setiap harinya.

Hal ini tentunya membuat kelelahan yang berakibat kurang maksimalnya dalam menata kehidupan keluarga, terlebih jika masih memiliki anak kecil, akhirnya dampak dari pekerjaan tersebut muncul benih keributan dalam keluarga itu sendiri.

Hal diatas hanya beberapa dampak dari program MBG.

Alangkah bijaknya, jika program MBG yang menelan anggaran Triliuanan tersebut dialihkan ke hal lainnya yang tidak kalah penting, semisal untuk pendidikan dan kesehatan.

Andai saja pemerintah bisa bertindak lebih bijak dan melihat konsekuensi dari sebuah program yang dirasa baik namun ada yang lebih baik, tidak ada salahnya untuk dilakukan kajian ulang dan merubah sebuah program yang lebih mengena dengan tidak mengurangi dasar tujuan yaitu demi Bangsa dan Negara.

Kita ambil contoh yang nyata, jika anggaran MBG yang diberikan kepada Anak Bangsa dengan nominal anggaran per penerimanya sebesar Rp.10.000 dan dirata rata 25 x dalam satu bulan, maka setiap penerima program Makan Bergizi diasumsikan menelan anggaran Rp.250.000.

Dari total Rp.250.000 tersebut dikalikan berapa banyak jumlah penerima, ditambah lagi anggaran untuk operasional dan honor para pekerja MBG.

Andai saja uang tersebut diperuntukan bagi Pendidikan dan Kesehatan, mungkin manfaatnya akan lebih baik.

Pengalihan dari program MBG ke Program Pendidikan dan kesehatan secara gratis tanpa adanya mekanisme lain, itu akan lebih baik.

Semua Anak Bangsa dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi geratis secara total, biaya kesehatan bagi seluruh lapisan Masyarakat geratis total, itu akan lebih baik.

Jika anggaran MBG yang setiap penerimanya rata-rata dinominalkan dalam Rupiah sebesar Rp 250.000 dan dialihkan untuk pendidikan, maka akan berdampak sangat positif, salah satunya dari anggaran tersebut diperuntukan bagi Guru Honorer dan kebutuhan sekolah lainnya, kesimpulannya adalah pihak sekolah mampu memberikan pendapatan guru honorer semakin membaik.

Dengan adanya pendidikan gratis tentunya memberikan hak lebih banyak bagi seluruh anak Bangsa dalam memperoleh pendidikan secara merata, dengan Syarat pihak sekolah tidak diperbolehkan melakukan pungutan dengan dalih apapun.jika ada sekolah yang melakukan pungutan lansung dipidanakan.

Intinya Niat Pemerintah pasti Baik demi kemajuan Bangsa dan Rakyatnya, namun niat baik itu saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan pertimbangan dan kebijakan yang lebih bermanfaat.

Program MBG memang menjadi perhatian banyak pihak dan mungkin bisa menjadi percontohan dan kebanggaan, namun tidak ada salahnya jika berdasarkan kebijakan program tersebut dialihkan kedalam sebuah program yang lebih bermanfaat dengan tidak mengedepankan rasa ego dan berat untuk mengatakan MOHON MAAF. 

Read More

Program untuk Desa perlu kajian mendalam

Penulis : R. Agus Syaefuddin

Bergulirnya anggaran dari pemerintah pusat maupun Daerah kepada Pemerintah Desa sangatlah tidak sedikit.

Dengan adanya anggaran yang diturunkan, tidak serta Merta dapat dilakukan sesuka hati, namun dibarengi dengan adanya aturan yang mengikat, termasuk kebijakan dalam penggunaannya.

Adanya aturan yang bertujuan untuk taat hukum, ternyata menjadi salah satu kendala bagi pemerintah desa untuk menggunakan anggaran yang ada.

Desa atau kuwu tidak bisa menggunakan kewenangannya secara mutlak dalam membangun desa karena terbentur oleh aturan yang telah diterapkan.

Semisal untuk membangun kantor desa anggarannya telah ditentukan dengan memanfaatkan keuangan dari Pemerintah Provinsi, yang dikenal dengan nama Banprov.

Sama halnya dengan anggaran lainnya, termasuk Anggaran Dana Desa, dimana keperuntukannya telah diterapkan termasuk persentase dalam pembagiannya.

Hal ini tentunya membuat pihak Desa tidak leluasa untuk menentukan nasibnya karena adanya batasan dalam penggunaan anggaran, sementara setiap desa mempunyai persoalan yang berbeda.

Yang lebih lagi adalah adanya potongan pajak yang harus ditaati oleh setiap penerima anggaran, sementara Masyarakat secara umum hanya melihat gelobal anggaran yang diterima desa tanpa memahami adanya potongan pajak.

Hingga akhirnya kerap menimbulkan persoalan yang menyudutkan pemerintah desa, ditambah lagi masih ada beberapa Kuwu atau pemerintah desa yang memanfaatkan anggaran tidak semestinya, hingga stigma buruk terhadap pemerintahan desa semakin lengkap.

Andai saja kebijakan pengguna anggaran diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa, mungkin akan lebih baik hasilnya, dengan catatan adanya pengawasan dan penegakan Hukum yang benar-benar ditegakan tanpa adanya pengecualian.

Persoalan di desa tidak hanya berhenti disitu, kendala lainnya adalah adanya aturan yang kerap berubah termasuk hadirnya beberapa program yang berdampak pada kesulitan pemerintah desa dalam menyusun maupun membuat laporan terkait penggunaan atau kebutuhan untuk anggaran itu sendiri.

Ada beberapa kebijakan pusat atau Daerah yang memang dirasa cocok diterapkan dan wajib dipatuhi oleh pemerintah Desa, namun tidak sedikit pula yang menimbulkan persoalan baru, semisal adanya wacana program sehari seribu, dimana tujuan dari program sehari seribu tersebut memang baik demi kebersamaan dan kepedulian akan sesama, namun nyatanya, dengan adanya program tersebut membuat pihak pemerintah Desa terlebih para Kuwu merasa kebingungan untuk bagaimana caranya merealisasikan program tersebut agar mampu dipahami oleh Masyarakat, sementara tidak sedikit Masyarakat yang taraf kehidupannya dibawah garis kemiskinan , seribu memang nilai tidak besar, namun jika dikalikan maka dalam setiap bulannya masyarakat harus merogoh kocek sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) ironisnya lagi ketentuan program tersebut sifatnya tidak memaksa, ini tentunya akan berdampak pada sulitnya mengontrol berapa anggaran sebenarnya yang diterima pihak pemerintah desa dari hasil sumbangan warga.

Bahkan tidak menutup kemungkinan, program sehari seribu akan menciptakan bibit kurupsi yang sulit untuk dikontrol.

Oleh karenanya, setiap kebijakan tentunya akan menghasilkan dua kepastian, antara tepat atau tidak tepat.

Semestinya setiap program yang akan digulirkan perlu adanya kajian mendalam terlebih dahulu agar tidak menciptakan sesuatu yang bersifat remang dan menjerat seseorang dalam lubang persoalan Hukum.

Read More