16 Nov 2026

Warga Desa Mertapadawetan tuntut kinerja BPD "jika tak mampu, Mundur "

INDOMEDIANEWS -Polemik adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan anggaran desa Mertapadawetan, kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon terus bergulir.
Dirasa adanya ketidak tegasan BPD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, membuat warga setempat yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Mertapadawetan (FMM) kembali mengundang BPD dan Masyarakat untuk mempertanyakan sampai sejauh mana tindakan BPD dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi selama kurun waktu 2024 hingga 2026.
Salah seorang Masyarakat yang mengatasnamakan FMM, Daud, menyoal kinerja BPD.

"Kami sudah berulangkali menuntut kinerja BPD untuk serius dalam menangani berbagai persoalan yang terjadi di pemerintahan Desa Mertapadawetan, hususnya dalam penggunaan Anggaran yang diduga banyak terjadi kejanggalan, sayangnya hingga saat ini belum menemukan atau memperoleh jawaban yang pasti" tuturnya, Sabtu, 14/11/2026.

Senada hal tersebut disampaikan salah seorang tokoh Masyarakat setempat, Amak.M Zaenudin yang menyoroti kinerja BPD.

"Sebetulnya permintaan Masyarakat ini tidak terlalu sulit jika disikapi dengan baik, sebagai Masyarakat mempunyai hak untuk bertanya dan memperoleh jawaban yang pasti, jika memang terjadi persoalan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran, jelaskan saja, dan jika memang tidak ada, beri juga kepastian, jangan sampai terjadi saling curiga karena tidak adanya kepastian, hingga terkesan di desa ini persoalan selalu ada dan menimbulkan prasangka antar warga" jelasnya.

Lebih lanjut pria yang akrab disapa Amak ini menegaskan, karena ada kesan ketidak seriusan kinerja BPD,  hingga menuntut adanya pembubaran BPD dan diberhentikannya Kuwu untuk memimpin di Desa Mertapadawetan.

"Kekesalan warga mungkin sudah berada di puncaknya, hingga meminta BPD dibubarkan jika memang sudah tidak mampu menyelesaikan persoalan yang ada, bahkan karena dirasa ada sesuatu hal yang sudah keluar batas, mengeruak adanya permintaan agar Kuwu diberhentikan, ini kan tidak elok sebenarnya, namun itulah kenyataan yang ada, oleh karenanya, kami sangat mengharap agar BPD yang merupakan perwakilan Masyarakat , untuk mampu bertindak tegas dan sesuai aturan, jangan sampai desa yang kita harapkan menjadi desa yang maju ini, tersendat hanya karena tidak adanya kepastian dan ketegasan dari jajaran BPD" pungkasnya.

Sementara itu, Ketua BPD, yang akrab disapa Ano, yang hanya didampingi oleh 2 Anggotanya menuturkan terkait tuntutan warga.

"Warga mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat atau apapun bentuknya yang sifatnya membangun atau memberikan kontrol terhadap jalannya pemerintahan, termasuk dalam memberikan pengawasan terhadap pemerintahan desa, terkait apa yang dikeluhkan warga tentang adanya dugaan penyalahgunaan anggaran maupun bentuk lainnya, kami sebagai BPD mencoba untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai BPD, semuanya harus sesuai aturan yang telah ditetapkan, intinya kami akan terus berupaya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik" tuturnya.

Saat ditanya terkait adanya tuntutan warga perihal pembubaran BPD dan atau penurunan kuwu, Ano menuturkan.

"Semuanya harus sesuai dengan aturan atau mekanisme yang berlaku, masalah tuntutan warga kami rasa itu merupakan hak warga, kalau memang dirasa kinerja BPD atau kinerja Kuwu kurang maksimal bahkan dirasa kurang memenuhi apa yang diharapkan, semuanya ada mekanismenya, oleh karenanya kita mengenal Musyawarah mufakat, itulah cara yang terbaik, kalau sesuatu yang baik dilakukan dengan cara kurang baik, tentu hasilnya pun tidak akan baik, semuanya ada aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan" pungkasnya .
Sangat disayangkan, dalam acara tersebut terungkap, bahwa Kuwu Mertapadawetan, Moh Munif.AR tidak diundang untuk menghadiri acara yang digagas perwakilan Masyarakat dan Forum Masyarakat Mertapadawetan, hingga acara hanya dihadiri beberapa perwakilan Masyarakat dan BPD. (1c

0 $type={blogger}: