MBG berdampak pada Masyarakat Bawah " tepatkah? "

Penulis : R. Agus Syaefuddin

MBG ( makan bergizi gratis ) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan gizi Anak Bangsa.

Keberadaan MBG sendiri sangat dinantikan oleh banyak kalangan, terlebih lagi para pelajar dari tingkat PAUD Hingga SLTA.

Program tersebut merupakan salah satu program unggulan pemerintah ( Presiden) sesuai janji politiknya saat pencalonan.

Program yang menelan anggaran tidak sedikit tersebut diharapkan akan berdampak positif pada perkembangan dan kesehatan Anak Bangsa.

Sayangnya, program positif tersebut tidak dibarengi dengan penelitian atau peninjauan yang lebih dalam, apakah hanya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, hingga melupakan aspek lainnya ?

Dalam kenyataannya, program tersebut memang meningkatkan taraf kehidupan Masyarakat banyak, yang salah satunya adalah selain peningkatan gizi juga terbukanya lahan pekerjaan.

Namun apakah hanya cukup sampai disitu, tentunya tidak.

Tujuan baik jika tidak dibarengi dengan kebaikan lainnya tentu akan menimbulkan dampak yang kurang baik.

Keberadaan MBG tentu menyerap banyak faktor, salah satunya adalah meningkatnya kebutuhan bahan pokok yang diperuntukan bagi kelancaran MBG itu sendiri.

Beberapa penunjang MBG antara lain adalah membutuhkan stok beras yang cukup, Buah-buahan, dan kelengkapan lainnya termasuk tenaga kerja yang tidak sedikit.

Tetapi harus disadari, dampak yang terjadi dengan dibutuhkannya berbagai ketersedian barang tersebut adalah menangisnya para pedagang kecil, hususnya yang bergerak dibidang perdagangan Buah-buahan.

Saat ini, para pedagang kecil atau eceran sangat kesulitan untuk membeli Buah-buahan, karena para pedagang besar lebih condong menjual buahnya untuk keperluan MBG ( kualitas penjualan yang tidak sedikit) ketimbang dijual kepada pedagang buah eceran.

Karena sulitnya mendapatkan Buah-buahan, akhirnya kalaupun ada harganya tentu tidaklah murah .

Hal lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah dampak dari tenaga kerja MBG, yang rata-rata tenaga kerjanya kaum perempuan ( Ibu Rumah Tangga).

Mungkin dampak dari tenaga kerja tersebut tidak akan terlihat langsung, namun tidak menutup kemungkinan, dengan seiringnya waktu baru akan terlihat dampaknya, salah satunya adalah berkurangnya perhatian terhadap kelangsungan rumah tangga, dimana yang biasanya bisa mengurus keluarga dengan maksimal akan berkurang karena imbas dari pekerjaannya.

Sehari dua hari atau bahkan hitungan bulan mungkin tidak akan ada dampaknya, namun akankah bertahan dengan kurun waktu tahunan.

Kita lihat secara nyata, para pekerja yang umumnya kaum ibu-ibunya memulai pekerjaannya ditengah malam ( jam 12 malam ) yang dilakukan dalam setiap harinya.

Hal ini tentunya membuat kelelahan yang berakibat kurang maksimalnya dalam menata kehidupan keluarga, terlebih jika masih memiliki anak kecil, akhirnya dampak dari pekerjaan tersebut muncul benih keributan dalam keluarga itu sendiri.

Hal diatas hanya beberapa dampak dari program MBG.

Alangkah bijaknya, jika program MBG yang menelan anggaran Triliuanan tersebut dialihkan ke hal lainnya yang tidak kalah penting, semisal untuk pendidikan dan kesehatan.

Andai saja pemerintah bisa bertindak lebih bijak dan melihat konsekuensi dari sebuah program yang dirasa baik namun ada yang lebih baik, tidak ada salahnya untuk dilakukan kajian ulang dan merubah sebuah program yang lebih mengena dengan tidak mengurangi dasar tujuan yaitu demi Bangsa dan Negara.

Kita ambil contoh yang nyata, jika anggaran MBG yang diberikan kepada Anak Bangsa dengan nominal anggaran per penerimanya sebesar Rp.10.000 dan dirata rata 25 x dalam satu bulan, maka setiap penerima program Makan Bergizi diasumsikan menelan anggaran Rp.250.000.

Dari total Rp.250.000 tersebut dikalikan berapa banyak jumlah penerima, ditambah lagi anggaran untuk operasional dan honor para pekerja MBG.

Andai saja uang tersebut diperuntukan bagi Pendidikan dan Kesehatan, mungkin manfaatnya akan lebih baik.

Pengalihan dari program MBG ke Program Pendidikan dan kesehatan secara gratis tanpa adanya mekanisme lain, itu akan lebih baik.

Semua Anak Bangsa dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi geratis secara total, biaya kesehatan bagi seluruh lapisan Masyarakat geratis total, itu akan lebih baik.

Jika anggaran MBG yang setiap penerimanya rata-rata dinominalkan dalam Rupiah sebesar Rp 250.000 dan dialihkan untuk pendidikan, maka akan berdampak sangat positif, salah satunya dari anggaran tersebut diperuntukan bagi Guru Honorer dan kebutuhan sekolah lainnya, kesimpulannya adalah pihak sekolah mampu memberikan pendapatan guru honorer semakin membaik.

Dengan adanya pendidikan gratis tentunya memberikan hak lebih banyak bagi seluruh anak Bangsa dalam memperoleh pendidikan secara merata, dengan Syarat pihak sekolah tidak diperbolehkan melakukan pungutan dengan dalih apapun.jika ada sekolah yang melakukan pungutan lansung dipidanakan.

Intinya Niat Pemerintah pasti Baik demi kemajuan Bangsa dan Rakyatnya, namun niat baik itu saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan pertimbangan dan kebijakan yang lebih bermanfaat.

Program MBG memang menjadi perhatian banyak pihak dan mungkin bisa menjadi percontohan dan kebanggaan, namun tidak ada salahnya jika berdasarkan kebijakan program tersebut dialihkan kedalam sebuah program yang lebih bermanfaat dengan tidak mengedepankan rasa ego dan berat untuk mengatakan MOHON MAAF. 

Read More

Pemdes Cipeujeuh wetan manfaatkan Eks penggilingan untuk Kopdes

INDOMEDIANEWS - Pembangunan kantor Koperasi Merah Putih Desa Cipeujeuh Wetan, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon mulai dilaksanakan.

Berlokasi di blok makam dusun 3 yang berdekatan dengan lokasi pujasera desa setempat.

Pembangunan perkantoran koperasi dengan memanfaatkan bekas gudang penggilingan beras yang sudah lama terbengkalai.

Dari keterangan yang disampaikan Kuwu Cipeujeuh Wetan, Cecep, menuturkan bahwa pihaknya mengharapkan keberadaan koperasi desa segera bisa terealisasi.

"Kami diharuskan menyediakan lahan untuk membangun kantor Koperasi sesegera mungkin, oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut, maka kami mencari lahan yang benar-benar cocok dan starategis, kebetulan di desa kami terdapat bekas gudang penggilingan yang sudah lama terbengkalai, kebetulannya lagi eks bangunan tersebut berada tepat dipinggir pujasera yang sudah ada, jadi kami kira tempat tersebut sangat cocok untuk dibangun kantor atau grei koperasi, dimana kedepannya agar Masyarakat akan semakin mudah untuk berbelanja berbagai bahan kebutuhan" tuturnya, Senin, 24/11/2025.

Lebih lanjut Cecep menuturkan, pihaknya akan terus berupaya untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi warga dan pengembangan desa secara menyeluruh.

"Program pembangunan dan tata pemerintahan desa terus kami optimalkan, tidak hanya peningkatan infrastruktur, namun sosial kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian menjadi program yang terus kami maksimalkan, intinya kami berharap, dengan adanya anggaran dan konsep kerja yang jelas, keberadaan Cipeujeuh Wetan mampu menjadi sebuah desa yang terus berkembang dan kesejahteraan warganya semakin meningkat dan terus meningkat, oleh karenanya kami sangat mendukung adanya koperasi desa sesuai instruksi dan harapan bapak Presiden, semoga dengan hadirnya koperasi desa akan semakin mendorong perekonomian warga Masyarakat" pungkasnya.(1c)

Read More

Pemdes Cipeujeuh Kulon terapkan konsep perkantoran kekinian

INDOMEDIANEWS- Penataan kantor Pemerintahan yang layak dan sedap untuk dipandang mata diterapkan Pemdes Cipeujeuh Kulon, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon.

Dengan memanfaatkan luas lahan yang ada, Pemdes Cipeujeuh Kulon tampil dengan konsep kantor pemerintahan yang mengedepankan pemaksimalan pelayanan publik dengan nuansa layaknya sebuah perkantoran.

Saat ini pekerjaan tengah dilaksanakan dengan melibatkan tenaga kerja dari warga sekitar yang memahami tentang tata kelola dan pembangunan.

Sebelumnya, keberadaan kantor Desa Cipeujeuh Kulon terlihat kurang memadai, sementara lahan pekarangan yang ada sangatlah luas.

Berdasarkan hal tersebut, Kuwu Cipeujeuh Kulon, H.Lili Mashuri mencoba melakukan perombakan dan perubahan agar lahan yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik, dari mulai dibangunnya taman desa sampai penataan tata kelola ruang pelayanan publik.

Seperti disampaikan Kuwu Cipeujeuh Kulon saat ditemui diruang kerjanya.

"Kami menginginkan adanya kantor Pemerintahan yang layak dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi warga Masyarakat, oleh karenanya, konsep yang kami usung adalah adanya Kantor Pemerintahan yang memadai dengan tata kelola yang bernuansa layaknya sebuah kantor Pemerintahan, tidak hanya dibangunnya beberapa ruangan pelayanan, taman desa dan sarana lainnya, termasuk adanya pembangunan pendopo yang mana dapat dimanfaatkan untuk ruang pertemuan ataupun hal positif lainnya" tuturnya, Senin, 24/11/2025.

Lebih lanjut Kuwu yang akrab disapa Jiwu tersebut menjelaskan, dibawah kepemimpinannya, Desa Cipeujeuh Kulon diharapkan mampu menjadi sebuah desa yang benar-benar dapat dibanggakan.

"Sebelumnya kami bersama Masyarakat membangun secara bersama-sama kreasi bambu dari mulai pintu masuk desa kami, konsep kreasi bambu pun kami laksakan dengan memanfaatkan potensi desa kami yang memang memiliki banyak tanaman bambu, dengan memanfaatkan bahan yang ada, Alkhamdulillah, saat ini desa kami semakin terlihat baik dalam penataannya, oleh karenanya, berawal dari keinginan warga sekitar agar ada perubahan kantor desa, maka kami bersama team membuat rancangan tata kelola kantor Pemerintahan desa yang tetap mengedepankan kultur khas kecirebonan, InsyaAllah, tidak lama lagi Kantor Pemerintahan Desa akan selesai dengan anggaran yang tersedia, Alhamdulilahnya, warga kami pun turut membantu pembangunan kantor desa dari mulai perobohan bangunan yang lama hingga pekerjaan yang saat ini tengah dilaksanakan" pungkasnya.(1c) 

Read More

Pemdes Sigong tingkatkan prasarana jalan lingkungan

INDOMEDIANEWS -Pemerintahan Desa Sigong, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, terus berupaya meningkatkan sarana Parasara diberbagai bidang. 

Dengan memanfaatkan Anggaran Bantuan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025, Pemdes Sigong telah melaksanakan pembangunan peningkatan Jalan lingkungan di dusun 3 dan dusun 1 dengan anggaran sebesar Rp. 98.000.000.

Dengan adanya peningkatan jalan lingkungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan warga, hal tersebut disampaikan Kuwu Sigong, Sumarsono, saat ditemui diruang kerjanya. 

"Kami dari pihak pemerintah Desa akan terus berupaya maksimal dalam memberikan yang terbaik terhadap warga Masyarakat, salah satunya adalah dengan dilaksanakannya pembangunan jalan lingkungan di dua dusun, dimana anggaran tersebut diperoleh dari Bantuan Provinsi tahun anggaran 2025, InsyaAllah dengan sarana yang memadai diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga sekitar, baik itu secara perekonomian maupun bidang lainnya" Tuturnya, Jum'at,  21/11/2025.

Lebih lanjut dirinya menuturkan, bahwa peran pemerintah Desa harus sejalan dengan Masyarakat, hususnya dalam turut membangun Desa. 

"Sinergitas antara Pemdes dan Masyarakat sangat diperlukan guna membangun desa secara bersama-sama, karena tanpa adanya peranserta dan dukungan dari semua pihak, tentunya pihak Pemdes tidak akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, Alkhamdulillah,  selama ini kemitraan kami dengan  Masyarakat sangat terjaga dengan baik, salah satu konsepnya adalah adanya keterbukaan informasi publik, intinya apapun program yang dicanangkan Pemerintah Desa diketahui oleh seluruh lapisan Masyarakat, termasuk informasi terkait Bansos ataupun hal lainnya, kami dari pihak Pemdes sangat mengharap kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menjaga dan merawat pembangunan yang telah kami laksanakan" Pungkasnya. (1c) 

Read More

Program untuk Desa perlu kajian mendalam

Penulis : R. Agus Syaefuddin

Bergulirnya anggaran dari pemerintah pusat maupun Daerah kepada Pemerintah Desa sangatlah tidak sedikit.

Dengan adanya anggaran yang diturunkan, tidak serta Merta dapat dilakukan sesuka hati, namun dibarengi dengan adanya aturan yang mengikat, termasuk kebijakan dalam penggunaannya.

Adanya aturan yang bertujuan untuk taat hukum, ternyata menjadi salah satu kendala bagi pemerintah desa untuk menggunakan anggaran yang ada.

Desa atau kuwu tidak bisa menggunakan kewenangannya secara mutlak dalam membangun desa karena terbentur oleh aturan yang telah diterapkan.

Semisal untuk membangun kantor desa anggarannya telah ditentukan dengan memanfaatkan keuangan dari Pemerintah Provinsi, yang dikenal dengan nama Banprov.

Sama halnya dengan anggaran lainnya, termasuk Anggaran Dana Desa, dimana keperuntukannya telah diterapkan termasuk persentase dalam pembagiannya.

Hal ini tentunya membuat pihak Desa tidak leluasa untuk menentukan nasibnya karena adanya batasan dalam penggunaan anggaran, sementara setiap desa mempunyai persoalan yang berbeda.

Yang lebih lagi adalah adanya potongan pajak yang harus ditaati oleh setiap penerima anggaran, sementara Masyarakat secara umum hanya melihat gelobal anggaran yang diterima desa tanpa memahami adanya potongan pajak.

Hingga akhirnya kerap menimbulkan persoalan yang menyudutkan pemerintah desa, ditambah lagi masih ada beberapa Kuwu atau pemerintah desa yang memanfaatkan anggaran tidak semestinya, hingga stigma buruk terhadap pemerintahan desa semakin lengkap.

Andai saja kebijakan pengguna anggaran diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa, mungkin akan lebih baik hasilnya, dengan catatan adanya pengawasan dan penegakan Hukum yang benar-benar ditegakan tanpa adanya pengecualian.

Persoalan di desa tidak hanya berhenti disitu, kendala lainnya adalah adanya aturan yang kerap berubah termasuk hadirnya beberapa program yang berdampak pada kesulitan pemerintah desa dalam menyusun maupun membuat laporan terkait penggunaan atau kebutuhan untuk anggaran itu sendiri.

Ada beberapa kebijakan pusat atau Daerah yang memang dirasa cocok diterapkan dan wajib dipatuhi oleh pemerintah Desa, namun tidak sedikit pula yang menimbulkan persoalan baru, semisal adanya wacana program sehari seribu, dimana tujuan dari program sehari seribu tersebut memang baik demi kebersamaan dan kepedulian akan sesama, namun nyatanya, dengan adanya program tersebut membuat pihak pemerintah Desa terlebih para Kuwu merasa kebingungan untuk bagaimana caranya merealisasikan program tersebut agar mampu dipahami oleh Masyarakat, sementara tidak sedikit Masyarakat yang taraf kehidupannya dibawah garis kemiskinan , seribu memang nilai tidak besar, namun jika dikalikan maka dalam setiap bulannya masyarakat harus merogoh kocek sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) ironisnya lagi ketentuan program tersebut sifatnya tidak memaksa, ini tentunya akan berdampak pada sulitnya mengontrol berapa anggaran sebenarnya yang diterima pihak pemerintah desa dari hasil sumbangan warga.

Bahkan tidak menutup kemungkinan, program sehari seribu akan menciptakan bibit kurupsi yang sulit untuk dikontrol.

Oleh karenanya, setiap kebijakan tentunya akan menghasilkan dua kepastian, antara tepat atau tidak tepat.

Semestinya setiap program yang akan digulirkan perlu adanya kajian mendalam terlebih dahulu agar tidak menciptakan sesuatu yang bersifat remang dan menjerat seseorang dalam lubang persoalan Hukum.

Read More

Ki Buyut Serfin akan menjadi Cagar Budaya " tinggal menunggu SK"

INDOMEDIANEWS - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon berkunjung ke kantor Desa Mertapadawetan, Kecamatan Astana japura, Kabupaten Cirebon. 

Kehadiran team dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon untuk meninjau lokasi Pemakaman Ki Buyut Serfin yang tengah digodok untuk dijadikan sebagai salah satu Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Cirebon timur. 

Dari keterangan yang disampaikan Kuwu Mertapadawetan, Moh Munif AR, bahwa proses registrasi sudah ditempuh secara keseluruhan. 

"Registrasi sudah selesai semua, kini tinggal menunggu SK dari Kementrian Pariwisata dan Kebudayaan, menuntut informasi yang kami terima,  InsyaAllah SK ( Surat Keputusan) dari Kementrian sudah turun, diharapkan dengan telah ditetapkannya Kompleks Ki Buyut Serfin sebagai salah satu Cagar Budaya, akan berdampak pada perubahan tata kelola maupun pemeliharaan komplek pemakaman Ki Buyut Serfin" Tuturnya. Kamis, 13/11/2025

Lebih lanjut Munif menuturkan, selain berkunjung ke kantor desa, team dari Kabupaten pun langsung meninjau lokasi pemakaman Ki Buyut Serfin. 

"Kami bersama pihak Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Cirebon langsung turun ke lokasi kompleks pemakaman Ki Buyut Serfin, Alkhamdulillah hasilnya sangat memuaskan, kini kami hanya menunggu turunnya SK dari Kementrian, dan mungkin langkah awalnya setelah surat ketetapan diterima akan dilakukan pemugaran area Kimpleks Pemakaman Ki Buyut Serfin, mari berdoa bersama agar semuanya dapat berjalan dan terealisasi dengan baik" Pungkasnya. (1c) 

Read More