Lihat Perhatian Besar Pemerintah Membangun Papua, Eks Teroris OPM Sukarela Serahkan 2 Senpi

Indomedianewsc- Dua pucuk senpi laras pendek jenis Revolver dan Macarov beserta lima amunisi kaliber 9 mm diserahkan secara sukarela oleh eks teroris OPM kepada Satgas Mandala 1 TNI yang bertugas di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Tolikara, Papua. 

Dandim 1702/Jayawijaya Letkol Inf Arif B Situmeang mengatakan pihaknya telah menerima dua senpi tersebut dari Satgas Mandala 1 TNI dan saat ini telah diamankan di Makodim. “Satu pucuk Macarov 9 mili meter dari Distrik Wollo (Jayawijaya) dan satu pucuk Revolver itu dari Kabupaten Tolikara," kata Dandim di Makodim 1702/Jayawijaya pada Rabu (23/6/2021). 

Dijelaskan Dandim bahwa satu dari dua senjata itu merupakan milik anggota polisi yang dirampas kelompok teroris OPM saat melakukan penyerangan  terhadap Polsek Pirime, Kabupaten Lanny Jaya pada pada 26 November 2012 lalu. 

"Kami sampaikan terima kasih kepada masyarakat atas informasi, kerjasama dan juga atas keterbukaan hati mereka untuk mengembalikan kepada negara barang yang bukan miliknya. Ini akan sangat berbahaya apabila berada di tengah yang tidak tepat," katanya. 

Dandim pun mengimbau masyarakat apabila ada yang masih memegang senpi hasil penyerangan Polsek Pirime untuk mengembalikan dan menyerahkannya kepada aparat keamanan terdekat. 

Sementara itu, Dansattis Satgas Mandala 1 TNI Kapten Inf Andy Satria mengungkapkan penyerahan dua senpi setelah dua eks teroris OPM menyadari dan melihat bahwa selama ini pemerintah telah berbuat dan memberikan perhatian besar dalam membangun serta mensejahterakan Papua yang merupakan bagian dari Indonesia. 

"Mereka menyerahkan dengan kesadaran serta keiklasan karena merasa pemerintah sudah memberikan perhatian yang besar dalam membangun Papua. Selain itu, mereka merasa aman dan nyaman akan keberadaan aparat keamanan (TNI-Polri),” ucapnya. 

Sampai berita ini dimuat, pihak TNI masih merahasiakan identitas dua eks teroris OPM yang menyerahkan senpi tersebut demi keamanan yang bersangkutan dan keluarga.(1b)

Read More

Merajut Persatuan dan Kesatuan, Korem 071/Wijayakusuma Pererat Jalin Komunikasi Komponen Masyarakat

Indomedianewsc - Guna mempererat dan meningkatkan hubungan yang harmonis sebagai bentuk memberikan pemahaman, menggugah dan mengajak komponen masyarakat dalam rangka pertahanan negara agar terwujud Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dan sejahtera, Korem 071/Wijayakusuma gelar Komunikasi Sosial dengan Komponen Masyarakat, Rabu (23/6/2021), di Gedung Pertemuan A. Yani Makorem 071/Wijayakusuma, Sokaraja, Banyumas. 

Komandan Korem 071/Wijayakusuma, Kolonel Inf Dwi Lagan Safrudin, S.I.P., mengatakan, komunikasi sosial sebagai salah satu metode Pembinaan Teritorial yang dilaksanakan terarah merupakan upaya membantu pemerintah dalam rangka menyiapkan kekuatan pertahanan dan kekuatan pendukungnya serta untuk mewujudkan kemanunggalan TNI dengan Rakyat.

"Dalam komunikasi sosial dengan masyarakat, segenap prajurit bersama komponen masyarakat, harus mampu menyiapkan potensi wilayah sebagai kekuatan pertahanan yang disiapkan secara dini yakni meliputi wilayah pertahanan beserta pendukungnya", terangnya.

Dikatakan, kegiatan ini diarahkan untuk membangun pemahaman positif baik permasalahan geografi, demografi dan kondisi sosial rencana tata ruang wilayah pertahanan darat serta hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang menonjol di wilayah. "Kegiatan ini juga dalam rangka mewujudkan kesamaan visi, misi, persepsi dan interpretasi yang sama terkait pertahanan negara dan dalam rangka mengantisipasi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini", jelasnya.

Gelar komunikasi sosial dengan komponen masyarakat, diikuti para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, LSM, Ormas, Akademisi, Wiraswastawan dan Wirausahawan perwakilan sejajaran Korem 071/Wijayakusuma. Dengan tema, "Merajut Persatuan dan Kesatuan Bangsa".

Untuk memberikan pemahanan kepada para peserta, kegiatan ini juga disosialisasikan materi tentang pokok-pokok kebijakan Pimpinan TNI AD bidang Teritorial, Wawasan Kebangsaan, Kebhinekaan dan kegotongroyongan. (1b)

Read More

Pemdes Buntet maksimalkan penanganan pandemi Covid-19 " gelar bersih lingkungan berkesinambungan"

Indomedianewsc- Perlu penanganan serius guna memutus mata rantai penyebaran pandemi covid-19.

Ini pula yang dilakukan Pemerintah Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.

Kuwu Desa Buntet, Edi Suhaedi, menuturkan

" saat ini kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi covid-19. Selain menghimbau warga untuk menerapkan prokes kami pun bersama jajaran pemerintahan Desa melaksanakan bersih lingkungan secara berkesinambungan, juga melakukan penyemprotan disinfektan dibeberapa tempat fasilitas umum" ujarnya.

Ditengah jajarannya berusaha untuk memberikan pelayanan terhadap warga Masyarakat setempat, Edi, menyayangkan lambatnya pencairan Dana Bantuan langsung tunai (BLT)

" kami meminta kepada Pemerintah atau instansi terkait untuk segera mencairkan anggaran BLT, karena saat ini yang baru cair Bulan Januari dan Februari, sedangkan ini sudah Bulan Juni, hal ini tentunya banyak dipertanyakan oleh banyak warga, oleh karenanya kami sangat berharap untuk pencairan BLT harus sesuai dengan waktu, karena imbasnya tetap bermuara pada pemerintah Desa " harap Edi.

Bahkan dirinya sangat mengharapkan adanya peran serta dari semua pihak untuk secara bersama sama melawan pandemi Covid-19

" penanganan pandemi ini tidak akan berhasil tanpa adanya peran serta dari semua pihak, dan yang perlu dicatat, jangan membuat ketakutan terhadap warga tentang pandemi, karena jika ketakutan yang diumbar, maka Masyarakat akan semakin resah dan akibatnya akan sangat tidak baik.yang perlu kita lakukan saat ini adalah pendekatan dan imbauan yang humanis dengan tetap menanamkam rasa kepedulian antar sesama " pungkas Edi. (1c)

Read More

Semangat bangkit dari Pandemi Covid 19 dengan tetap memelihara wawasan kebangsaan bagi warga negara

Indomedianewsc-  Dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, Korem 063/SGJ dengan Ster Mabes TNI menggelar penyuluhan dalam rangka Serbuan Teritorial TA 2021 di Desa Cidahu Kec Cidahu Kab Kuningan,Rabu (23/6/2021) 

Serbuan teritorial yang sudah digelar sejak sebulan yang lalu, yang di buka langsung oleh Aster Panglima TNI, Mayjen TNI Madsuni melaksanakan kegiatan fisik dan non fisik. 

Salah satu kegiatan non fisik yang di laksanakan  yaitu penyuluhan dalam rangka serbuan teritorial yang diisi oleh narasumber dari pihak TNI maupun dari Pemerintah daerah. 

Dalam sambutannya Danrem 063/SGJ, Kolonel Inf Elkines Villando Dewangga ,K.S.A.P mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para narasumber yang telah hadir pada acara Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Serbuan Teritorial TNI TA. 2021. 

Materi-materi yang disampaikan antara lain wawasan kebangsaan, cegah tangkal radikalisme, kesadaran bela negara dan sosialisasi peningkatan hasil panen. 

" saya berharap kepada semua peserta yang terlibat yang terdiri dari unsur TNI, Pemerintah setempat, tokoh agama, tokoh masyarakat, penggerak organisasi HIPAKAD, Mahasiswa dan juga masyarakat Desa Cidahu untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari apa yang disampaikan oleh para narasumber" pungkas Danrem. 

Salah satu nara sumber  dari TNI AU yaitu Kapten Pom Jenri. P. Siregar yang berdinas di Lanud S. Sukani memberikan materi Wawasan kebangsaan dengan semangat bangkit dari Pandemi Covid 19 dengan tetap memelihara wawasan kebangsaan bagi warga negara. 

Hadir dalam sosialisasi wawasan kebangsaan dalam rangka serbuan teritorial diantaranya Dandim 0615/Kng beserta seluruh Perwira Kodim, Camat Cidahu, seluruh Kepala Desa se Kecamatam Cidahu, Ketua organisasi HIPAKAD Kab. Kuningan(penrem063/1b)

Read More

Akan dibangun Pabrik baru di Kecamatan Pangenan " pribumi harus diprioritaskan"

Indomedianewsc- Masyarakat Desa Astanamukti dan Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, mengikuti sosialisasi Amdal PT. Avia Avian.

Menurut Kuwu Desa Pengarengan, Suwanda mengatakan, keberadaan pabrik harus berdampak positip pada masyarakat, salah satunya tenaga kerja warga setempat menjadi prioritas. 

"Jangan sampai adanya pabrik menimbulkan permasalahan sosial di masyarakat, maka alangkah baiknya pihak perusahaan melibatkan masyarakat dan desa dalam berbagai kegiatan," tuturnya, Rabu (23/6/2021).

Dirinya mengajak masyarakat untuk menjaga kondusivitas, agar pabrik yang akan dibangun cepat terwujud. 

"Utamakan musyawarah untuk mufakat, bila ada persoalan di lapangan jangan sampai ada gejolak yang merugikan berbagai pihak," pinta pria yang biasa dipanggil Wanda , menegaskan.

Sementara itu, Direktur PT Bira, H Taufik Deva Irwantoro, sosialisasi ini sebagai upaya untuk menampung aspirasi masyarakat di sekitar pabrik. 

"Alhamdulillah, acara berjalan lancar dan sebagian besar keinginan masyarakat, keberadaan pabrik berdampak positip," ungkapnya.

Taufik menjelaskan, sosialisasi dan konsultasi publik ini untuk salah satu syarat pembuatan Amdal. 

"Tentunya kami akan berkomitmen melalui MoU yang dibuat, agar dapat saling mengingatkan dan mengawasi program perusahaan, sebelum dan sesudah pabrik beroperasi," jelasnya. (1c)

Read More

masih mantapkah jalan kita

Daddy Rohanady / Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jabar_

"Jalan mantap ekonomi lancar" pernah menjadi moto Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jabar. Kala itu nama organisasi perangkat daerahnya masih Dinas Bina Marga. Secara filosofis, menurut hemat saya, moto tersebut sangat baik. 

Sangat mudah dipahami memang. Andaikan semua jalan yang ada tergolong mantap, bisa dipastikan pergerakan orang dan barang akan berjalan lancar. Dengan adanya pergerakan orang dan barang yang berjalan lancar tersebut tentu akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi yang baik pula. Pada akhirnya, kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat. 

Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum (1992) mengklasifikasikan kondisi jalan sebagai berikut. Pertama, jalan dengan kondisi baik adalah jalan dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan. Kedua, jalan dengan kondisi sedang adalah jalan dengan kerataan permukaan perkerasan sedang, mulai ada gelombang tetapi tidak ada kerusakan permukaan. Ketiga, jalan dengan koondisi rusak ringan adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah mulai bergelombang, mulai ada kerusakan permukaan dan penambalan kurang dari 20 dari luas jalan yang ditinjau. Keempat, jalan dengan kondisi rusak berat adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah banyak kerusakan seperti bergelombang, retak-retak buaya, dan terkelupas yang cukup besar 20-60 dari ruas jalan yang ditinjau disertai dengan kerusakan lapis pondasi seperti amblas, sungkur, dan sebagainya. 

Jalan mantap diartikan jalan yang kondisinya baik dan rusak ringan. Adapun jalan yang rusak sedang dan rusak berat digolongkan sebagai jalan yang tidak mantap. Ada setidaknya 21 kriteria soal kemantapan jalan, yang pedoman penghitungannya tertuang dalam SE Menteri PUPR nomor 19/SE/M/2016 tanggal 11 Oktober 2016 Tentang Penentuan Indeks Kondisi Perkerasan (IKP). 

Kemantapan jalan merupakan salah satu indikator kinerja utama (IKU) dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Target setiap tahunnya sudah tertera di sana secara eksplisit. Dari target tersebut kemudian diturunkan menjadi indikator kinerja dinas (IKD) yang setiap tahunnya kemudian dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). 

Semua target tersebut tentu berkaitan dengan dukungan anggaran. Hal itu merupakan konsekuensi logis yang tak bisa dihindari. ini juga berkaitan dengan umur rencana jalan. Dari seluruh ruas jalan Provinsi Jabar, umur rencananya mayoritas sudah habis. Butuh biaya yang sangat besar untuk pemeliharaannya. Apalagi kalau ingin melakukan peningkatan kualitasnya. Artinya, tanpa dukungan anggaran yang memadai, target-target dalam RPJMD tinggallah target semata. Demikian pula halnya dengan target kemantapan jalan. 

Melihat target kemantapan jalan yang terus meningkat, dari tahun ke tahun mestinya ada kenaikan anggaran yang diperuntukkan untuk itu. Namun, semua pihak juga pasti mafhum, dalam kondisi pandemi seperti ini tidak mungkin melakukan dukungan anggaran untuk sektor ini secara maksimal. Ada sektor kesehatan yang perlu mendapat perhatian lebih. Namun, sesungguhnya perhatian ke sektor jalan merupakan salah satu hal yang bisa jadi akan memberi _multiflier efect_, salah satunya tentu saja _recovery_ ekonomi. 

Di sisi lain, masyarakat selalu menginginkan jalan mantap. Bahkan, bila perlu 100 persen jalan. Mereka tidak mau tahu apakah itu jalan nasional, jalan provinsi, atau jalan kabupaten/kota. Bahkan, jalan desa sekalipun. Mereka mau jalan yang dilalui adalah jalan yang tidak berlubang, tidak tergenang air, tidak bergelombang. Intinya jalan yang diinginkan adalah jalan yang mulus. Padahal secara keseluruhan di Jawa Barat ada 1.789  km jalan nasional, 2.360 km jalan provinsi, dan sekitar 32.000 km jalan kabupaten/kota. Belum lagi kalau kita hitung panjang jalan desa. 

Intinya, masyarakat menginginkan perjalanan mereka lancar. Sebenarnya, tuntutan tersebut sangatlah manusiawi. Hak masyarakat pula untuk mendapat pelayanan prima dari negara --yang salah satunya berupa tersedianya jalan mantap. 

Masalahnya adalah _fiscal gap_ menganga begitu besar. Perbedaan antara dana yang dimiliki dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan sangatlah besar. Pemerintah tidak cukup uang untuk membuat semua jalan yang ada menjadi mantap. Bahkan, ketika Pemprov Jabar sudah berutang Rp 4 triliun pun kondisinya belum "menolong" kondisi kemantapan jalan yang ada secara signifikan. 

Khusus soal target angka kemantapan jalan, hal itu sudah direvisi _inheren_ dalam RPJMD Jabar terbaru. Akan tetapi, saya khawatir angka tersebut tetap tidak akan tercapai mengingat akan ada _refocusing_ lagi pada tahun 2021 sebagai akibat belum sirnanya pandemi covid-19. 

Semoga saja pandemi covid-19 yang konon pertama kalinya berasal dari Wuhan-China tersebut segera berlalu. Dengan demikian, kehidupan kita bisa normal dan perekonomian pun lancar kembali. Semoga.

Read More