Penulis : R. Agus Syaefuddin
Keterbukaan informasi publik merupakan satu keharusan yang dilakukan oleh berbagai instansi, khususnya dalam penerima dan penggunaan anggaran.
Semua anggaran dan pemanfatannya wajib terpampang dan dapat dilihat secara jelas.
Termasuk disaat proyek atau pembangunan dilaksanakan, semuanya harus diketahui oleh umum.
Hanya saja, hal tersebut hanya berlaku dalam pemerintahan desa, semua anggaran dan pemanfatannya hingga dilaksanakannya proyek pembangunan harus di pampang dalam papan informasi atau sejenisnya.
Sementara, instansi lainnya yang sama-sama menerima anggaran dari Pemerintah, tidak melakukan seperti yang pemerintah desa lakukan.
Apakah keterbukaan informasi anggaran hanya berlaku untuk desa dan yang lainnya tidak?
Itulah sebuah pertanyaan dan kenyataan yang terjadi selama ini, hingga akhirnya seolah informasi itu wajib dilaksanakan oleh Pemerintah desa dan yang lainnya tidak perlu.
Jika memang informasi itu sifatnya wajib, maka alangkah baiknya hal tersebut dilakukan juga oleh instansi lainnya, karena anggaran yang diterima sama-sama berasal dari uang Rakyat.
Lantas adilkah hal tersebut?
Ironisnya, walaupun informasi pengguna atau pemanfaatannya sudah terpampang dengan jelas, masih saja kerap menimbulkan persoalan dengan dalih menanyakan apakah semuanya sudah sesuai atau hanya sebatas tulisan semata.
Inilah dinamika yang terjadi di Republik kita, kata adil dan kesetaraan sangat sulit untuk dilaksanakan dengan berbagai dalih dan alasan yang menimbulkan prasangka kata adil itu hanya sebuah kata atau kiasan.
Kita bisa lihat, dari Mulai Dinas Pendidikan hingga dinas lainnya, informasi anggaran itu sulit untuk diketahui secara umum.
Jika hal ini tidak segera dilakukan pembenahan, maka jangan harap korupsi dapat diberantas, sementara dengan informasi yang terbuka secara umum saja masih ada celah untuk korupsi, apalagi informasi yang disembunyikan atau tidak terlihat secara jelas.
Masyarakat mungkin hanya meminta adanya kejelasan dan keadilan itu diberlakukan di semua lini, dari mulai tingkat desa hingga tingkat pusat, transparansi atau keterbukaan informasi publik tersebut harus dilakukan secara baik dan benar, jangan sampai ada kesan kewajiban itu hanya berlaku untuk pemerinahan desa.
Di era digital ini, informasi dengan mudahnya mengalir melalui berbagai platform
media sosial. Sebagai pengguna media sosial yang cerdas, kita tak hanya terpapar
informasi, tapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengkonsumsinya dengan
bijak. Salah satu aspek penting dalam konsumsi informasi adalah keterbukaan
informasi publik.
Keterbukaan informasi publik merupakan hak fundamental bagi masyarakat untuk
mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu dari pemerintah dan lembaga
publik. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.
Sebagai pengguna media sosial yang melek psikologi, kita perlu memahami bahwa
informasi yang kita konsumsi dapat memengaruhi cara kita berpikir, berperilaku,
dan bahkan identitas kita. Informasi yang salah atau menyesatkan dapat memicu
kecemasan, ketakutan, dan bahkan kebencian. Oleh karena itu, penting bagi kita
untuk memilih informasi yang kredibel dan berasal dari sumber yang terpercaya.
Membuka diri terhadap informasi publik memiliki beberapa manfaat psikologis:
- Meningkatkan rasa percaya diri: Ketika kita memiliki akses terhadap
informasi yang akurat dan tepat waktu, kita akan merasa lebih percaya diri
dalam mengambil keputusan dan bertindak. - Meningkatkan rasa kontrol: Dengan memahami apa yang terjadi di sekitar
kita, kita akan merasa lebih memiliki kendali atas hidup kita. - Meningkatkan partisipasi sipil: Ketika kita mengetahui hak dan kewajiban
kita sebagai warga negara, kita akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam
proses demokrasi dan pembangunan bangsa. - Meningkatkan kesehatan mental: Konsumsi informasi yang positif dan
konstruktif dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi.
Sebagai pengguna media sosial, kita dapat berkontribusi dalam memastikan
keterbukaan informasi publik dengan beberapa cara: - Meminta informasi publik: Kita dapat menggunakan hak kita untuk
meminta informasi publik dari pemerintah dan lembaga publik melalui
berbagai saluran, seperti website, email, atau surat.
